PALU, WARTASULAWESI.COM – DPRD Kota Palu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2026, Kamis (14/8/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama Kantor DPRD Kota Palu ini, dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Palu, Rico A.T. Djanggola, didampingi para wakil ketua, serta dihadiri seluruh anggota DPRD.
Hadir pula Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, SE., M.A.P., bersama Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, S.Sos., M.M., jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sejumlah undangan.
Ketua DPRD Kota Palu, Rico A.T. Djanggola, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan KUA-PPAS menjadi tonggak awal dalam proses penyusunan APBD 2026.
Menurutnya, dokumen tersebut memuat kerangka kebijakan fiskal dan prioritas program pembangunan daerah yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana anggaran.
“Melalui KUA-PPAS ini, DPRD bersama pemerintah kota menegaskan komitmen untuk menghadirkan APBD yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, transparan dan akuntabel,” tegas Rico.
Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif.
Imelda menekankan bahwa arah kebijakan yang tertuang dalam KUA-PPAS 2026 akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, penguatan ekonomi daerah, serta pengentasan kemiskinan.
Rapat paripurna yang berlangsung kondusif ini menjadi simbol kemitraan strategis antara DPRD dan Pemerintah Kota Palu dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai visi daerah.
Usai paripurna dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen KUA-PPAS yang telah disepakati dan akan menjadi dasar pembahasan lebih lanjut untuk penyusunan Rancangan APBD 2026. ***
