SIGI, WARTASULAWESI.COM – Seorang nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Biromaru, Sumarjono melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Andakara Law Firm, melayangkan surat somasi, pada Senin 3 Februari 2025.
Somasi ini menuntut ganti rugi sebesar Rp15 miliar akibat hilangnya dokumen agunan berupa SK PNS milik Sumarjono, yang mengakibatkan ia tidak dapat mengurus pensiun.
Kuasa hukum Sumarjono, yang terdiri dari Mohamad Natsir Said, S.H., Julianty, S.H., Muhamad Nuzul, S.H., dan Riswan, S.H., menyatakan bahwa pihak bank telah lalai menjaga dokumen penting tersebut. Akibatnya, klien mereka mengalami kerugian finansial yang terus berlangsung sejak September 2024.
Kronologis
Sumarjono mengajukan pinjaman Kupedes Investasi pada tahun 2017 dengan mengagunkan beberapa dokumen penting, termasuk SK PNS dan dokumen terkait kenaikan pangkat.
Selain SK PNS, juga ada total 13 item dokumen penting, termasuk Kartu Taspen dan Kartu Pegawai asli.
Pada 24 Oktober 2017, permohonannya disetujui, dan ia menerima pinjaman sebesar Rp220 juta dengan cicilan bulanan Rp4,12 juta selama 104 bulan.
Menurut kuasa hukumnya, Sumarjono telah memenuhi kewajiban pembayaran kredit dengan total Rp313,35 juta hingga September 2024. Namun, ketika ia mengajukan permintaan untuk mengambil kembali dokumen agunan guna mengurus pensiun, pihak BRI menyatakan bahwa dokumen tersebut hilang atau tercecer.
Dampak Dokumen Hilang
Hilangnya dokumen ini mengakibatkan Sumarjono tidak dapat mengurus pensiun yang seharusnya dimulai pada Agustus 2024. Dengan demikian, ia tidak menerima hak-hak pensiunnya, termasuk tunjangan bulanan sebesar Rp5,11 juta.
“Kerugian ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga immaterial. Klien kami kehilangan hak-hak dasar sebagai pensiunan PNS karena kelalaian pihak bank,” tegas kuasa hukum dalam surat somasinya yang diterima media ini, Senin 3 Februari 2025.
Tuntutan kepada BRI
Dalam somasi tersebut, kuasa hukum Sumarjono mengajukan tuntutan sebagai berikut:
– Ganti rugi sebesar Rp15 miliar, yang mencakup kerugian materiel dan immateriel.
– Penghapusan data kredit nasabah atas nama Sumarjono karena tidak dapat melanjutkan cicilan akibat hilangnya sumber pendapatan dari pensiun.
– Tanggapan resmi dalam waktu 5 x 24 jam setelah somasi diterima.
Dasar Hukum Tuntutan
Kuasa hukum mengacu pada berbagai regulasi untuk mendukung tuntutan ini, antara lain:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 6/POJK.07/2022, yang mewajibkan perbankan bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kelalaian.
Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menekankan prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan.
Pasal 1157 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa penerima gadai bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang agunan akibat kelalaiannya.
BRI Diminta Bertanggung Jawab
Kuasa hukum juga menegaskan bahwa hilangnya dokumen tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan bencana gempa bumi yang melanda Kota Palu pada 28 September 2018 silam.
“Mereka menyatakan bahwa bangunan kantor BRI Unit Biromaru tidak mengalami kerusakan signifikan yang menyebabkan berkas tidak dapat diakses atau diselamatkan,” terang Natsir Said, SH.
Kasus ini menyoroti pentingnya manajemen risiko dan kepatuhan terhadap regulasi dalam sektor perbankan.
“Jika terbukti lalai, BRI Unit Biromaru berpotensi menghadapi sanksi serius serta kewajiban ganti rugi kepada nasabah,” tegas Natsir.
Hingga berita ini dilansir, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak BRI Unit Biromaru Cabang Palu terkait somasi ini. ***
