PALU, WARTASULAWESI.COM – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan Sulawesi Tengah kembali menjadi sorotan publik.
Andi Ridwan Bataraguru, tokoh masyarakat dan pengamat kebijakan publik, mendesak Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid untuk segera mengevaluasi dan bila perlu membubarkan BUMD tersebut, karena dinilai tidak sehat dan hanya menjadi beban bagi keuangan daerah.
Dalam unggahan terbuka di media sosial, Ridwan menyebut bahwa kinerja PT Pembangunan Sulteng makin memburuk dan tidak memberikan kontribusi apa pun terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulteng.
“BUMD ini hanya jadi beban. Tidak sehat dan tidak menyumbang PAD, maka jangan ragu untuk dibubarkan,” tegasnya.
Berdasarkan hasil audit terhadap kinerja perusahaan sejak 2017 hingga 2019, tercatat penyertaan modal daerah sebesar Rp7,4 miliar. Namun, selama kurun waktu 2017 hingga 2020, BUMD tersebut justru mengalami kerugian dan hanya menyisakan saldo Rp5 juta pada 2020.
Bahkan, menurut Andi Ridwan, manajemen baru periode 2021–2025 menunjukkan kondisi keuangan yang semakin memburuk, dengan informasi terkini menyebutkan adanya utang mencapai miliaran rupiah.
Ia menilai bahwa tujuan awal pembentukan BUMD, seharusnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menyumbang PAD melalui keuntungan yang diperoleh.
Sayangnya, kata dia, PT Pembangunan Sulteng selama ini justru menjadi beban tanpa kejelasan arah bisnis.
“Saya kira sudah saatnya Gubernur bertindak tegas. Jika evaluasi membuktikan BUMD ini tidak sehat, bubarkan saja,” pungkas Andi Ridwan. ***
