BUNGKU, WARTASULAWESI.COM – Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, yang melesat seiring pesatnya hilirisasi industri pertambangan, menuntut kehadiran lembaga pengawas publik yang adaptif dan independen.
Di tengah derasnya arus investasi dan ekspansi megaproyek nasional, insan pers daerah diharapkan mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara berkelanjutan.
Pers dinilai memiliki peran penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.
Hal tersebut mengemuka dalam Pengukuhan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Morowali periode 2026–2029 di Hotel Metro, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Minggu (27/9/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Yusman Mahbub, menegaskan pemerintah daerah tidak dapat berjalan optimal tanpa keterlibatan dan pengawasan pers. Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik dan koreksi jurnalistik merupakan bagian penting dalam memperbaiki kinerja birokrasi.
“Pemerintah tidak akan maju kalau tidak ada media. Mahasiswa dan wartawan, beritakan, kontrol, serta protes jika pemerintah salah. Kami butuh informasi dan koreksi itu agar kinerja dapat terus diperbaiki,” ujar Yusman saat menyampaikan sambutan.
Yusman menilai, lompatan indikator ekonomi Morowali di tingkat regional maupun nasional tidak terlepas dari peran wartawan yang aktif mengabarkan potensi serta dinamika pembangunan daerah kepada masyarakat luas.
Namun, keberhasilan pembangunan tersebut tetap membutuhkan pengawalan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Ia juga mengimbau aparatur sipil negara dan pejabat publik di Kabupaten Morowali agar tidak skeptis atau alergi terhadap kerja jurnalistik.
Hubungan antara pemangku kebijakan dan insan pers, kata Yusman, harus dibangun atas dasar keterbukaan dan sinergi.
“Orang hebat adalah orang yang tidak alergi dikoreksi oleh media. Kita tidak boleh takut dengan media. Sinergi harus dibangun, termasuk dukungan penganggaran secara akuntabel, tanpa bertujuan menutup-nutupi kekurangan pemerintah,” katanya.
Sementara itu, Ketua PWI Sulawesi Tengah, Tri Putra Toana, melalui pesan yang dibacakan Sekretaris PWI Sulteng, Temu Sutrisno, menyoroti posisi strategis Morowali yang kini menjadi salah satu episentrum pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus simbol hilirisasi industri nasional.
Dalam pidato bertajuk “Menjaga Investasi, Merawat Kebangsaan: Peran Strategis Pers di Tanah Morowali”, PWI Sulteng menegaskan pentingnya paradigma “Pers Kebangsaan” dalam menghadapi derasnya arus modal dan keberadaan megaproyek global.
Konsep tersebut menempatkan kepentingan nasional dan stabilitas daerah sebagai bagian penting dalam karya jurnalistik, tanpa mengorbankan integritas profesi maupun independensi media.
“Pers Kebangsaan bukanlah pers yang asal memuji atau sekadar menjadi corong kekuasaan. Investasi memang membutuhkan iklim yang aman dan kondusif. Namun, menjaga investasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berarti pers harus membisu terhadap isu-isu lingkungan, ketenagakerjaan lokal, atau dampak sosial,” kata Temu saat membacakan pidato tersebut.
PWI Sulteng menilai fungsi kontrol sosial yang dijalankan secara profesional justru dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keberlanjutan investasi.
Kritik yang berlandaskan data, fakta, dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dinilai dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah persoalan sosial maupun ekologis yang lebih besar.
Dalam menghadapi kompleksitas daerah industri, pengurus PWI Kabupaten Morowali yang baru dikukuhkan juga didorong memfokuskan organisasi pada tiga agenda strategis.
Pertama, meningkatkan kapasitas dan profesionalisme wartawan. Isu industri pengolahan, lingkungan hidup, hingga hukum ketenagakerjaan di Morowali memiliki dimensi yang kompleks sehingga wartawan perlu terus meningkatkan kompetensi melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan pelatihan terstruktur.
Kedua, meningkatkan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di tengah derasnya arus informasi media sosial dan potensi disinformasi, pers diharapkan mampu menjadi penyaring informasi melalui disiplin verifikasi yang ketat.
Ketiga, membangun sinergi strategis dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha tanpa kehilangan independensi. Keterbukaan informasi publik dinilai perlu terus diperkuat oleh birokrasi maupun pengelola kawasan industri untuk mencegah munculnya prasangka dan informasi yang tidak terverifikasi di tengah masyarakat.
Melalui pengukuhan kepengurusan baru tersebut, PWI Morowali diharapkan mampu memperkuat peran pers dalam mengawal pertumbuhan ekonomi, investasi, lingkungan, serta pemenuhan hak-hak masyarakat di kawasan industri. ***
