PALU, WARTASULAWESI.COM – PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (Bank Sulteng) kembali menorehkan capaian membanggakan dengan berhasil mengimplementasikan Sistem SP2D Online di hampir seluruh pemerintah daerah (Pemda) se-Sulawesi Tengah.
Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Bank Sulteng dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien.
Sistem SP2D Online merupakan inovasi layanan perbankan berbasis digital yang memungkinkan proses pencairan dana APBD dilakukan secara elektronik dan real-time.
Melalui sistem ini, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah langsung terhubung ke sistem perbankan Bank Sulteng tanpa melalui proses manual, sehingga mempercepat pencairan dan meminimalkan potensi kesalahan administrasi.
Direktur Utama Bank Sulteng, Hj. Ramiyatie, menyampaikan apresiasinya atas dukungan pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten di Sulawesi Tengah yang telah mempercayakan penerapan sistem ini bersama Bank Sulteng.
“Keberhasilan implementasi SP2D Online hampir di seluruh Pemda di Sulawesi Tengah merupakan langkah nyata dalam mewujudkan transformasi digital di sektor keuangan daerah.
Sistem ini benar-benar membantu mempercepat layanan keuangan, tidak hanya efisien, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD,” ujar Hj. Ramiyatie.
Ramiyatie menambahkan, sinergi antara Bank Sulteng dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola keuangan berbasis digital.
“Kami akan terus menghadirkan layanan modern dan responsif demi mendukung percepatan pembangunan daerah,” tegasnya.
Hingga kini, SP2D Online telah berjalan di sebagian besar kabupaten di Sulawesi Tengah, seperti Banggai, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Sigi, Buol, Poso, Tojo Una-Una, dan Donggala, serta terus diperluas ke daerah lainnya. Terbaru, kerja sama serupa juga resmi dijalin dengan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Dengan capaian tersebut, Bank Sulteng semakin mempertegas perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sejalan dengan semangat good governance. ***
