PALU, WARTASULAWESI.COM – Anggota DPRD Kota Palu, Dr. Arif Miladi, S.Sos., M.Si., melaksanakan kegiatan Reses atau Penjaringan Aspirasi Masyarakat di Lorong Binte, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Rabu (16/7/2025).
Dalam sambutannya, Arif Miladi menjelaskan kembali pentingnya kegiatan reses sebagai kewajiban konstitusional setiap anggota legislatif, baik di DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kota.
“Saya ingin mengingatkan kembali bahwa reses adalah kewajiban setiap anggota dewan untuk turun ke dapil masing-masing, mendengar langsung aspirasi masyarakat. Dan kebetulan daerah pemilihan saya mencakup Lere, jadi saya anggap ini sebagai kampung sendiri,” ujar Arif Miladi.
Politisi Partai Golkar ini menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat Kelurahan Lere dalam proses Pemilu lalu kepada dirinya.
“Meskipun dalam pemilu kita mungkin berbeda pilihan, tapi setelah kontestasi berakhir, semua kembali menjadi warga yang harus saya wakili di DPRD Kota Palu,” tegasnya.
Dalam dialog yang berlangsung hangat, sejumlah aspirasi warga langsung disampaikan.
Agus Salim, Ketua RT 05, RW 04 menyampaikan keluhan kondisi lorong yang masih gelap dan memerlukan lampu penerangan.
Agus juga menyampaikan keluhan soal data kependudukan, khususnya soal kepemilikan KTP oleh warga kos yang kerap sulit dilacak.
“Kadang ada warga kos yang dapat bantuan karena sudah punya KTP sini, tapi kita kesulitan cari orangnya saat penyaluran bantuan. Kalau warga asli, pasti saya tahu,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Arif Miladi menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Kota Palu sedang fokus pada program penerangan lorong dan terus berkoordinasi dengan pihak kelurahan.
“Pemerintah Kota Palu sudah adakan ribuan unit lampu solar cell, tinggal koordinasi teknis saja. Khusus untuk Lorong 1 ini, saya akan segera komunikasikan,” kata Arif.
Soal KTP, Arif menjelaskan sedang dilakukan pemutakhiran data karena banyak rumah yang tercatat memiliki lebih dari satu wajib pajak.
“Makanya, Pemkot sekarang intensif melakukan pendataan ulang, agar distribusi bantuan lebih tepat,” ujarnya.
Ibu Maspa, warga lainnya, menyampaikan permintaan paving lorong dan bantuan tenda untuk kegiatan majelis taklim di Kelurahan Lere.
Menanggapi itu, Arif menegaskan bahwa permintaan paving harus terlebih dahulu dipastikan status tanahnya.
“Kalau milik warga, harus ada hibah dulu ke Pemkot. Kalau tidak, tidak bisa dibiayai pakai dana pokir karena itu dana pemerintah,” jelasnya.
Sedangkan untuk tenda majelis taklim, Arif mengingatkan bahwa harus disiapkan syarat administrasi seperti akta notaris, pengesahan dari kelurahan dan kecamatan, surat kepemilikan lahan atau surat keterangan dari masjid tempat kegiatan, serta rekening di Bank Sulteng.
“Kalau semua lengkap, saya siap bantu,” janjinya.
Dalam kesempatan itu, Arif Miladi juga memberikan penjelasan teknis terkait bantuan untuk pelaku UMKM.
Politisi Golkar ini mengatakan, untuk bantuan melalui Dinas Sosial, syaratnya cukup ketat.
“Harus masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), minimal tiga orang dalam satu kelompok, punya KK, surat keterangan dari kelurahan dan belum pernah menerima bantuan dalam tiga tahun terakhir,” urainya.
Untuk bantuan dari Dinas Koperasi dan UMKM, harus ada usaha yang sudah berjalan dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Kalau belum punya NIB, segera urus. Nanti di car free day sepanjang Taman Ria, hanya yang punya NIB yang bisa berjualan,” tegasnya.
Arif juga mengingatkan, semua bentuk permintaan bantuan harus disertai proposal resmi dan lengkap.
“Intinya, semua permintaan akan ditindaklanjuti jika persyaratan administratifnya lengkap. Kita bantu, tapi harus sesuai aturan agar tepat sasaran,” tutup Arif Miladi. ***
