PALU, WARTASULAWESI.COM – Anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi Gerindra, Alfian Chaniago, mendesak pemerintah dan DPRD mengevaluasi sekaligus merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.
Desakan tersebut muncul menyusul sorotan mantan Wali Kota Palu, Rusdy Mastura, terhadap pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Sulawesi Tengah.
Alfian menilai, regulasi yang berlaku saat ini masih memiliki kelemahan mendasar, terutama karena belum mengatur secara jelas besaran kontribusi yang harus dikeluarkan perusahaan untuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Ia menyebut kritik Rusdy Mastura sebagai masukan penting yang harus ditindaklanjuti. Bahkan, menurutnya, Fraksi Gerindra DPRD Kota Palu telah berulang kali menyuarakan pembenahan tata kelola CSR dalam berbagai rapat.
“Kritikan orangtua kami Rusdy Mastura tentang pengelolaan CSR patut diapresiasi. Fraksi Gerindra selalu menyuarakan hal itu dalam rapat agar pengelolaan CSR tersalurkan dengan baik,” kata Alfian.
Sebagai bahan perbandingan, Alfian mencontohkan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang mengatur kontribusi CSR sebesar 2,5 persen melalui Perda Nomor 4 Tahun 2016.
Menurutnya, kejelasan persentase kontribusi perusahaan perlu dipertimbangkan dalam penyusunan revisi Perda TJSL Kota Palu agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.
“Perda Nomor 13 Tahun 2016 terkesan banci karena tidak ada besarannya,” tegasnya.
Tak hanya persoalan besaran kontribusi, Alfian juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana CSR. Ia meminta setiap penerimaan dan penyaluran dana perusahaan dilaporkan secara terbuka kepada pemerintah serta dapat diketahui aparat penegak hukum dan masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan laporan menjadi instrumen penting untuk memastikan dana CSR tidak dikelola tanpa pengawasan dan memiliki arah penggunaan yang jelas.
Alfian juga mengingatkan agar penyaluran CSR tidak sekadar menjadi pendukung kegiatan seremonial pemerintahan. Sebaliknya, program tersebut harus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama warga yang membutuhkan dukungan pembangunan dan pemberdayaan.
“Dengan begitu CSR dapat dipertanggungjawabkan ke publik. Pelibatan publik dalam mengontrol CSR agar penyaluran terarah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan, kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012.
Karena itu, Alfian menilai revisi Perda TJSL harus menjadi momentum memperkuat sistem pengawasan, mulai dari kejelasan kontribusi perusahaan, mekanisme pelaporan hingga keterlibatan masyarakat dalam mengawal penyalurannya.
“Penyaluran TJSL adalah kewajiban dan tercantum dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 dan PP Nomor 47 Tahun 2012. Sehingga aparat hukum juga berhak mengetahui penyalurannya,” pungkas Alfian. ***







