PALU, WARTASULAWESI.COM – Pelaksanaan Musyawarah Olah Raga Provinsi (Musorprov) KONI Sulteng yang dijadwalkan pada 21–23 Maret mendatang, menuai penolakan keras dari 21 pengurus cabang olahraga (cabor) dan empat KONI kabupaten.
Mereka menilai agenda tersebut dipaksakan dan tidak mencerminkan semangat musyawarah yang adil dan terbuka.
Penolakan disuarakan dalam konferensi pers yang digelar di Palu pada Selasa (18/3/2025) malam.
Ketua Pengprov Akuatik Sulteng, Mohammad Hidayat Lamakarate, menegaskan bahwa pelaksanaan Musorprov harus mengacu pada aturan yang berlaku, termasuk Permenpora dan AD/ART KONI.
“Setiap langkah yang kita ambil harus sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, kami meminta agar Musorprov ini tidak dilakukan secara tergesa-gesa,” ujarnya.
Hidayat juga menyoroti kejanggalan percepatan Musorprov yang terjadi setelah salah satu kandidat Ketua Umum KONI Sulteng, Hj. Arnila Muhammad Ali, dinyatakan lolos seleksi berkas.
Hj. Arnila sebelumnya telah menyampaikan akan menjalankan ibadah umroh di bulan Ramadan.
“Jadwal Musorprov justru dimajukan, terkesan ada upaya menghalangi beliau untuk ikut dalam proses pemilihan,” ungkap Hidayat.
Menurutnya, jika Musorprov tetap dipaksakan, hal ini berisiko menimbulkan perpecahan di tubuh KONI Sulteng. Ia memperingatkan bahwa kepengurusan yang lahir dari proses tidak sehat akan berdampak pada akses dan perhatian terhadap cabor serta KONI kabupaten yang tidak sejalan.
“Organisasi ini bukan milik individu atau kelompok tertentu. Maka mari kita duduk bersama dan bahas ini dengan bijak demi kemajuan olahraga Sulteng,” tegasnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Pengprov Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Sulteng, Ashar Yahya, melontarkan protes keras atas percepatan Musorprov. Ia menilai ada skenario tersembunyi untuk mengeliminasi calon tertentu secara tidak adil.
“Musorprov ini terkesan hanya untuk mengesahkan calon tunggal. Ini bisa merusak demokrasi di tubuh KONI,” katanya.
Ashar mengaku akan tetap hadir meski tidak diundang secara resmi. Ia bahkan siap melakukan protes terbuka jika Musorprov tetap dipaksakan.
“Saya akan datang membawa mandat, dan kalau ini tetap dipaksakan, saya pastikan akan ada keributan,” tandasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa sesuai aturan, mekanisme penundaan bahkan pengangkatan karateker bisa dilakukan dalam kondisi seperti ini. Namun menurutnya, hal itu tidak dipertimbangkan oleh panitia Musorprov.
Menyikapi ketegangan ini, sejumlah pihak mulai mendorong agar DPRD Provinsi Sulawesi Tengah turun tangan menengahi konflik. Mereka menilai DPRD sebagai representasi rakyat punya kewajiban untuk menjaga agar tata kelola organisasi besar seperti KONI berjalan sesuai prinsip keadilan dan aturan hukum.
Sementara itu, informasi yang beredar menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah mengusulkan kepada pihak kepolisian agar mempertimbangkan penundaan Musorprov demi menjaga situasi kondusif.
Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi mengenai respons dari aparat keamanan.
Dengan banyaknya pihak yang merasa tidak dilibatkan secara adil, Musorprov KONI Sulteng yang akan digelar 21 Maret diprediksi akan berlangsung panas dan penuh dinamika.
Semua mata kini tertuju pada apakah panitia akan membuka ruang dialog atau tetap menjalankan agenda secara sepihak. ***
