PALU, WARTASULAWESI.COM – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menegaskan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Reny saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terkait tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, di Ruang Sidang Utama DPRD Sulawesi Tengah, Senin (5/10/2026).
Menurut Reny, RAPBD bukan sekadar dokumen keuangan tahunan pemerintah daerah. Lebih dari itu, APBD harus menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi lebih jauh harus memberikan output dan outcome yang jelas, terukur, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Reny.
Ia mengatakan, penyusunan RAPBD 2027 telah mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan kemampuan fiskal daerah yang masih memiliki keterbatasan, Reny menilai diperlukan sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan anggaran.
Dari sisi pendapatan, Pemprov Sulteng akan terus berupaya memperkuat kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah, serta pengelolaan sumber-sumber pendapatan secara optimal dan sesuai ketentuan.
Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun sumber pendapatan lainnya akan dikelola secara cermat dan diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.
Pada sisi belanja, pemerintah daerah memastikan pengalokasian anggaran dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan pembangunan. Program yang dibiayai APBD diharapkan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Prioritas tersebut mencakup pemenuhan belanja wajib dan mengikat, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta target pembangunan daerah, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan sektor unggulan daerah, hingga penanggulangan kemiskinan.
Reny juga berharap pembahasan RAPBD 2027 antara pemerintah daerah dan DPRD dapat berjalan secara konstruktif, objektif, transparan, serta sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
“Masukan, saran, dan koreksi dari DPRD merupakan bagian penting dalam rangka penyempurnaan RAPBD agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan semakin mampu menjawab tantangan pembangunan daerah,” ujarnya.
Karena itu, menurut Reny, penentuan prioritas anggaran menjadi sangat penting agar setiap rupiah APBD dapat digunakan secara optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulawesi Tengah Arus Abdul Karim, didampingi Wakil Ketua I Aristan, Wakil Ketua II Syarifuddin Hafid, dan Wakil Ketua III Ambo Dalle.
Turut hadir Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., jajaran anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, staf ahli gubernur, serta kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. ***







