PALU, WARTASULAWESI.COM – Perkumpulan Jati Centre resmi melayangkan permohonan informasi publik terkait dokumen tender pembangunan Pasar Rakyat Bahodopi senilai Rp29,9 miliar di Kabupaten Morowali.
Proyek yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Morowali itu kini tengah disorot dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Ketua Jati Centre, Ruslan Husein, menegaskan permohonan ini diajukan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Morowali, sebagai hak publik untuk memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Salinan dokumen tender ini penting sebagai bahan kajian dan riset, agar masyarakat memiliki dasar dalam melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan proyek pembangunan,” ujar Ruslan di Palu, Jumat (22/8/2025).
Ruslan merinci sejumlah dokumen yang dimohonkan, antara lain:
• Struktur dan data diri Pokja Konstruksi 005, termasuk sertifikat kompetensi.
• Spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) pembangunan Pasar Rakyat Bahodopi.
• Dokumen dukungan peralatan, personel tenaga ahli, serta Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) milik pemenang tender PT Anita Mitra Setia.
• Kontrak resmi yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Kalau ada data pribadi, bisa ditutup sebagian. Tapi dokumen utama tetap harus diberikan karena sifatnya informasi publik,” jelasnya.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tadulako itu menambahkan, peran serta masyarakat dalam mengawasi penyelenggara negara merupakan amanat UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
“Jika informasi ini ditolak, kami akan menempuh mekanisme keberatan hingga sengketa informasi publik di Komisi Informasi Sulawesi Tengah,” tegasnya.
Investigasi internal Jati Centre mengindikasikan adanya pengaturan sistematis dalam tender proyek Pasar Bahodopi.
Pokja pemilihan diduga meloloskan perusahaan tanpa pendalaman persyaratan teknis, khususnya dukungan peralatan dan ketersediaan tenaga ahli.
Beredar pula isu adanya pihak berinisial MIR, AS, dan O yang disebut-sebut berperan sebagai peluncur negosiasi serta pengumpul fee dari kontraktor.
Mereka disebut memiliki kedekatan dengan lingkaran birokrasi Morowali, bahkan dikenal sebagai orang kepercayaan Bupati Morowali, Ikhsan Abdul Rauf.
Hingga berita ini diturunkan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Morowali belum memberikan tanggapan resmi atas permohonan informasi publik yang diajukan Jati Centre. ***
