JAKARTA, METROSELEBES.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama dalam membiayai pembangunan infrastruktur nasional. Oleh karena itu, pemerintah mendorong peran serta sektor swasta sebagai strategi krusial dalam menutup kesenjangan pendanaan infrastruktur Indonesia.
Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat berbicara dalam forum International Conference of Infrastructure (ICI) 2025 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Kamis, 12 Juni 2025.
“Indonesia adalah negara kepulauan dengan keberagaman kondisi geografis dan ekonomi. Kita memiliki kebutuhan mendesak untuk memperluas konektivitas dan memastikan akses yang adil terhadap layanan infrastruktur dasar,” ujar Sri Mulyani.
Ia menyebut, kebutuhan investasi infrastruktur nasional periode 2025–2029 diperkirakan mencapai 625,37 miliar dolar AS. Namun, kemampuan pembiayaan pemerintah hanya mencakup sekitar 40 persen dari total kebutuhan tersebut.
“Karena itu kita menghadapi gap pendanaan yang besar. Kita memerlukan keikutsertaan sektor swasta dan dukungan dari berbagai mitra, termasuk penciptaan mekanisme pendanaan yang lebih kreatif,” tegasnya.
Sementara itu, dalam sesi pembukaan konferensi sehari sebelumnya, Rabu, 11 Juni 2025, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya sinergi multipihak untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur nasional.
Menurut AHY, infrastruktur yang terintegrasi akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kehadiran para calon investor, baik dari dalam maupun luar negeri, menjadi momentum penting untuk menjalin kemitraan strategis antara sektor publik dan swasta,” ujar AHY.
Ia menyebut banyak investor yang menunjukkan minat untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, sehingga pemerintah berkomitmen membuka ruang kolaborasi yang inklusif dan saling menguntungkan.
Konferensi internasional ini diharapkan menjadi ajang strategis mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan mitra internasional dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.
12 Juni 2025.***
