PALU, WARTASULAWESI.COM – Ribuan penambang rakyat Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah, turun ke jalan pada Rabu (28/1/2026).
Masyarakat lingkar tambang Poboya itu mendesak pemerintah segera melakukan penciutan sebagian lahan konsesi PT Citra Palu Minerals (CPM) untuk ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Aksi besar ini menjadi puncak dari perjuangan panjang penambang rakyat yang selama bertahun-tahun dinilai tak kunjung mendapatkan kepastian hukum atas aktivitas pertambangan yang menjadi sumber penghidupan ribuan keluarga di Poboya.
Sehari sebelum aksi, Selasa malam (27/1/2026), kawasan tambang Poboya sudah berada dalam kondisi siaga.
Ratusan penambang melakukan pra kondisi dengan memblokir akses jalan menuju area tambang.
Puluhan truk pengangkut material diparkir berjajar, sementara aktivitas pertambangan dihentikan total.
Pantauan di lokasi menunjukkan suasana malam yang berbeda.
Barisan truk tambang terparkir rapat di jalur tanah berbatu, diterangi cahaya lampu kendaraan dan warung darurat di pinggir jalan.
Sejumlah penambang terlihat duduk berkelompok di badan jalan, berdiskusi sambil menunggu waktu aksi dimulai.
Solidaritas antarpenambang tampak kuat, mencerminkan ketergantungan hidup ribuan keluarga terhadap tambang rakyat Poboya.
Aksi demonstrasi ini dibenarkan oleh tokoh Front Pemuda Kaili (FPK) Sulawesi Tengah, Amir Sidiq. Ia memastikan ribuan penambang rakyat akan turun langsung sejak pagi hari.
“Benar, hari ini kami turun aksi,” kata Amir.
Aksi dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WITA dengan rute ke empat titik strategis di Kota Palu, yakni Kantor DPRD Kota Palu, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, serta Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
Amir menyebut jumlah massa diperkirakan mencapai 4.000 hingga 5.000 orang.
Mereka berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan yang menggantungkan hidup dari tambang rakyat, mulai dari sopir truk, operator tromol, buruh angkut, hingga pekerja tambang.
Menurut Amir, demi menyukseskan perjuangan bersama, seluruh aktivitas penambangan rakyat dihentikan sementara.
“Pekerjaan kita tinggalkan sementara. Mari sama-sama turun ke jalan,” ujarnya.
Amir juga memastikan dirinya akan menjadi salah satu orator dalam aksi tersebut.
Tokoh masyarakat lingkar tambang Poboya, Sofyar, menilai aksi ini sebagai momentum penting untuk kembali memperjuangkan penetapan WPR yang telah lama dinantikan warga.
“Warga penambang tidak ingin terus-terusan menjadi penonton di tanah leluhur mereka sendiri,” tegas Sofyar.
Ia mengajak seluruh elemen penambang dan masyarakat lingkar tambang untuk tetap kompak dan berada dalam satu barisan perjuangan.
Menurutnya, aksi yang digelar bersifat damai dan tidak anarkis.
“Kita harus kompak. Satu barisan. Semua hentikan aktivitas dan turun bersama,” katanya.
Sofyar menegaskan bahwa syarat pengusulan WPR sebenarnya telah dipenuhi, mulai dari dukungan masyarakat hingga tokoh adat. Namun hingga kini, penetapan WPR yang diharapkan belum juga terwujud.
“Sudah bertahun-tahun kami sabar menunggu. Tapi belum juga diwujudkan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti stigma negatif yang kerap dilekatkan kepada penambang rakyat Poboya, terutama label ilegal, yang menurutnya sering disematkan tanpa melihat perjuangan panjang masyarakat untuk mendapatkan legalitas.
“Orang hanya menilai sepihak. Mereka tidak tahu perjuangan kami untuk dilegalkan,” ujarnya.
Tokoh lingkar tambang lainnya, Sofyan Aswin, turut mengajak massa menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Ia menegaskan ribuan keluarga di Poboya menggantungkan hidup dari tambang rakyat.
“Lewat aksi ini, kami ingin tunjukkan niat baik kami. Jangan kami terus diserang dengan stigma negatif,” kata Sofyan.
Menurutnya, masyarakat telah berulang kali meminta kepada negara untuk diberikan WPR, namun hingga kini belum ada kejelasan.
“Kami sudah berupaya meminta kepada negara untuk diberi WPR. Tapi itu tak kunjung ada,” tandasnya.
Aksi ribuan penambang rakyat Poboya ini menjadi potret nyata tarik-menarik antara kebutuhan hidup masyarakat dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Di balik barisan massa dan truk yang terparkir di jalanan, tersimpan harapan besar agar negara hadirppp memberi kejelasan dan keadilan bagi penambang rakyat di tanah mereka sendiri. ***
