PALU, WARTASULAWESI.COM – Rencana memindahkan ibu kota Poso ke Pamona dan menjadikan Poso sebagai kota madya, dibahas Gubernur Rusdy Mastura bersama anggota DPRD Poso pada Rabu (15/5/2024).
“Saya gembira ibu ketua dan teman-teman DPRD (Poso) sudah datang,” ucap gubernur waktu menerima kunjungan di ruang kerjanya.
Rencana itu, beber gubernur adalah bagian jangka panjang untuk mengakselerasi Poso menjadi provinsi baru di masa depan.
Sementara Wakil Ketua DPRD Poso, Muhamad Yusuf berharap rencana ini mesti dikaji dengan cermat.
Ia memprediksi bahwa pemindahan ibu kota Kabupaten Poso ke Pamona akan menghambat pelayanan dari beberapa wilayah yang tidak masuk dalam Kota Madya Poso.
Masyarakat dari wilayah Poso Pesisir Utara sebutnya sebagai contoh kecil, harus bepergian lebih jauh ke Pamona, untuk berurusan di kabupaten induk.
Diakui gubernur bahwa Poso sebagai salah satu kabupaten tertua di Sulteng dengan luas wilayah lebih dari 23 km dan 13 kecamatan, memiliki beberapa opsi pemekaran untuk dikaji.
Karena itu, agar tidak gegabah maka perlu dilakukan dahulu studi kelayakan Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk menganalisanya dari berbagai perspektif.
Selanjutnya, gubernur meminta biro pemerintahan dan otonomi daerah terus berkoordinasi dengan BRIDA dalam penyiapan studi kelayakan terkait pemindahan ibukota Poso dan pembentukan Kotamadya Poso.
“Saya yakin Poso punya masa depan dan semoga bisa menjadi provinsi dalam 20 sampai 30 tahun lagi,” harap gubernur untuk kemajuan Poso di masa depan.
Turut hadir dalam pertemuan, Ketua DPRD Poso Sesi Kristina Mareda, S.H., M.H, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Drs. Dahri Saleh, M.Si dan pejabat terkait. ***
