PALU, WARTASULAWESI.COM – Gubernur Rusdy Mastura diwakili Staf Ahli Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah Farida Lamarauna, SE, M.Si membuka Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulteng Tahun 2023 di ruang Polibu, Kamis (9/2/2023).
Hadir diantaranya Kepala OJK Sulteng Triyono Raharjo, Kepala Perwakilan BI Sulteng Dwiyanto Cahyo Sumirat dan TPAKD Provinsi serta kabupaten/kota se Sulteng.
Menurut gubernur lewat sambutan yang disampaikan Staf Ahli Farida, TPAKD dibentuk untuk mengakselerasi keuangan kepada masyarakat dengan menggali potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.
Sejalan dengan itu, maka gubernur mengapresiasi TPAKD yang telah menginisiasi sejumlah program berbasis inklusi dan literasi keuangan ke masyarakat diantaranya kredit melati, kredit bina slamet, pembiayaan UMKM dengan subsidi bunga 0 persen, program satu pelajar satu rekening, asuransi usaha tani dan ternak, serta lainnya.
“Rapat pleno hari ini adalah momentum perdana kita semua yang masuk dalam TPAKD untuk mendiskusikan dan memformulasi program-program kerja terbaik,” beber Farida.
Lebih lanjut Farida yang juga merangkap Plt Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah (BPPID) menawarkan peluang usaha penyediaan pakan ternak ruminansia ke pelaku industri keuangan.
“Selama ini (pakan) didatangkan dari Surabaya dan belum ada di Sulawesi Tengah, karena masih mengandalkan jerami,” ungkapnya.
Apalagi setelah diteliti, ternyata ternak yang rutin mengkonsumsi pakan akan jauh lebih gemuk daripada ternak yang hanya mengonsumsi jerami.
Selain itu, pihaknya juga berinovasi dengan mencampur kelor ke dalam produk agar lebih memperkuat cita rasa lokal.
“Dalam jangka waktu 3 bulan apabila melakukan penggemukan akan signifikan bedanya,” bebernya tentang hasil yang didapat pada ternak.
Senada dengan itu, Kepala OJK Sulteng Triyono Raharjo mendorong supaya seluruh TPAKD dapat mengusulkan program-program terobosan pada momentum rapat pleno perdana diawal 2023.
Kepala OJK berharap agar program-program tadi, dapat memberi efek maksimal bagi peningkatan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat Sulteng.
Literasi keuangan merupakan pengetahuan terhadap produk dan jasa keuangan, sementara inklusi menjurus kepada akses untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan yang tersedia.
Sebagai gambaran indeks inklusi keuangan Sulteng baru mencapai 56,36 persen. Sedangkan untuk literasinya sebesar 70,39 persen.
“Semoga masyarakat dapat merasakan dampaknya,” harapnya. ***
