PALU, WARTASULAWESI.COM – Proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di Kelurahan Silae, Tipo dan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, menuai sorotan dari warga setempat.
Alih-alih menjadi solusi kebutuhan air bersih, pelaksanaan proyek ini justru dipertanyakan efektivitas dan akuntabilitasnya oleh warga.
Di Silae, proyek SPAM yang dilelang sejak 23 April 2021 dan dikerjakan oleh PT Maryam Jaya Mandiri hingga kini belum memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.
Warga menilai pelaksanaan proyek terkesan asal-asalan.
Menurut sumber terpercaya, instalasi penangkapan air hanya menempel pada sistem milik Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKEL), padahal anggaran untuk pembangunan sistem penangkapan air mandiri telah disediakan.
Selain itu, jenis pipa yang digunakan pun tidak diduga tak sesuai dengan dokumen perencanaan.
Jika merujuk pada rencana teknis, proyek seharusnya menggunakan pipa Westpex PE 100 PN 10 SDR 17 berdiameter 160×9,5 mm, namun yang dipasang adalah pipa Indopipe P100 OD 90 mm.
Proyek dengan nilai mencapai Rp6,3 miliar ini ditujukan untuk melayani sekitar 2.000 penduduk. Namun, pemasangan pipa justru dilakukan di dalam saluran drainase tanpa pengamanan teknis yang memadai.
Akibatnya, hingga kini jaringan distribusi air belum berjalan optimal.
Masalah serupa juga terjadi pada proyek SPAM tahap kedua di Kelurahan Buluri. Proyek yang digarap pada 2023 oleh CV Ferolan Mitra Kontruksi dengan anggaran Rp2,39 miliar ini, diperuntukan kepada warga Tipo dan Buluri.
Namun warga mengeluhkan tidak adanya sistem penangkapan air baru, sehingga debit air tak sesuai yang dijarapkan. Air hanya diparalel dari jalur lama yang sudah ada yakni yang mengalir ke di Silae.
“Penampungan air hanya seperti got biasa, tidak ada pelapisan, tidak dicor, dan tanpa bronjong. Saat hujan deras dan bajir langsung rusak,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Minimnya transparansi juga menjadi sorotan warga. Tidak ada papan informasi proyek di lokasi, sehingga masyarakat tidak mengetahui pihak pelaksana, besaran anggaran, maupun masa pengerjaan.
“Kami tidak bisa mengawasi. Tidak ada keterbukaan,” ujar warga lainnya.
Distribusi air pun berlangsung tidak merata. Dari dua jalur pipa paralel yang dibangun, hanya sekitar 10 rumah setiap RT yang menerima sambungan resmi.
Sisanya terpaksa membuat sambungan secara mandiri. Bahkan, warga harus bergiliran mendapatkan pasokan air.
“Kalau tidak giliran, rumah bagian atas dapat, yang di bawah tidak kebagian,” kata seorang tokoh masyarakat.
Meski proyek sudah selesai, namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai siapa yang akan mengelola jaringan air ini. Apakah dikelola masyarakat secara mandiri atau diserahkan ke PDAM, belum ada serah terima resmi dari pihak pelaksana proyek.
“Pemeliharaannya tidak jelas, yang bocor pun kami perbaiki sendiri,” keluh warga lainnya.
Warga mendesak agar proyek ini diaudit secara menyeluruh dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
Mereka berharap anggaran yang besar benar-benar memberikan manfaat nyata, bukan hanya proyek seremonial tanpa dampak. ***
