PALU, WARTASULAWESI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atau Pemprov Sulteng terus mempercepat upaya penurunan angka stunting dengan menargetkan prevalensi turun hingga 19 persen pada tahun 2026.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Wagub), dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., saat memaparkan materi dalam Pra Musrenbang Tematik Stunting Tahun 2026 di Kantor Bappeda Provinsi Sulteng, Selasa (7/4/2026).
Dalam paparannya, Wagub mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di Sulawesi Tengah saat ini masih berada di angka 26,1 persen.
Angka tersebut dinilai masih tinggi dan menjadi tantangan serius yang harus ditangani secara bersama. “Artinya, dari 100 anak, ada sekitar 26 anak yang mengalami stunting.
Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut masa depan generasi kita,” ujarnya.
Menurutnya, kasus stunting tersebar di seluruh kabupaten dan kota dengan tingkat yang bervariasi. Karena itu, diperlukan langkah penanganan yang terarah, terukur, dan berbasis data agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia 23 bulan. Pada periode ini, pertumbuhan otak dan fisik anak berlangsung sangat pesat dan menentukan kualitas hidup di masa depan.
“Jika pada fase ini anak tumbuh optimal, maka potensi kecerdasannya juga akan maksimal. Sebaliknya, jika terlewat, dampaknya bisa bersifat permanen,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wakil Gubernur mengingatkan bahwa stunting bukan penyakit menular, melainkan gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis.
Penanganannya harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari pemenuhan gizi, pola asuh, hingga perbaikan sanitasi lingkungan.
Ia juga menyoroti pentingnya validitas data dan ketepatan pengukuran di lapangan. Seluruh pihak, termasuk dinas kesehatan dan puskesmas, diminta aktif mendampingi pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) agar hasil yang diperoleh benar-benar akurat.
“Pengukuran yang tidak tepat akan menghasilkan data yang keliru. Ini harus kita hindari karena akan berdampak pada kebijakan yang diambil,” katanya.
Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota didorong untuk menyusun analisis situasi secara komprehensif serta memperkuat sinergi lintas sektor. Berbagai program intervensi, seperti pemberian makanan tambahan bagi balita berisiko stunting, diharapkan dapat dioptimalkan.
“Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama demi masa depan anak-anak Sulawesi Tengah yang lebih sehat dan berkualitas,” pungkasnya. ***
