PALU, WARTASULAWESI.COM – Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli resmi menjalin kerja sama dengan PT Bank Sulteng terkait penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Online dan SP2D Online.
Penandatanganan berlangsung di Tolitoli, Kamis (12/12/2025).
Ini merupakan langkah strategis memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, cepat, dan akuntabel.
Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Tolitoli, H. Amran Hi. Yahya, bersama Direktur Utama PT Bank Sulteng, Hj. Ramiyatie.
Kegiatan ini turut disaksikan jajaran Forkopimda Tolitoli serta dihadiri Komisaris Independen PT Bank Sulteng Novi Ventje B. Kaligis, Pimpinan Divisi Operasional Muh. Abduh Bunre, dan Pimpinan Cabang Bank Sulteng Tolitoli Mahmud Renden.
Direktur Utama Bank Sulteng, Hj. Ramiyatie, menegaskan kesiapan infrastruktur perbankan daerah dalam mendukung integrasi sistem keuangan pemerintah daerah.
Ia menyebut kerja sama tersebut merupakan bagian dari implementasi perjanjian antara Kementerian Dalam Negeri dan Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia terkait SP2D Online dalam SIPD-RI.
Kegiatan ini adalah tindak lanjut dari penandatanganan kerja sama antara Kemendagri dan BPD terkait implementasi SP2D Online pada SIPD-RI.
Implementasi SP2D Online dan SIPD ini bukanlah akhir, tetapi sebuah langkah awal menuju pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern dan profesional.
Bank Sulteng juga siap mendorong literasi keuangan digital melalui digitalisasi pembayaran seperti QRIS, e-wallet, dan mobile banking untuk meningkatkan transparansi serta mengurangi potensi kebocoran penerimaan daerah, ungkap Ramiyatie.
Sementara itu, Bupati Tolitoli H. Amran Hi. Yahya menyampaikan bahwa digitalisasi sistem keuangan daerah merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
Bupati menjelaskan bahwa melalui kerja sama ini, Pemda Tolitoli bersama Bank Sulteng akan mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, hingga transaksi belanja daerah secara digital.
Penerapan SIPD Online dan SP2D Online mempercepat proses layanan, meningkatkan pengawasan, dan mengurangi potensi keterlambatan realisasi anggaran.
Hal ini selaras dengan agenda transformasi digital pemerintah dan mendukung peningkatan kualitas layanan publik melalui teknologi yang terstandar dan aman.
Kerja sama ini diharapkan memperkuat upaya modernisasi birokrasi sekaligus menghadirkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. ***
