JAKARTA, WARTASULAWESI.COM — Dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina kembali mendapat perhatian publik. Di tengah kritik sejumlah pihak terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam Board of Peace (BoP), pihak Palestina justru disebut menghormati dan mendukung langkah tersebut.
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menegaskan bahwa Board of Peace bukanlah lembaga di luar sistem internasional seperti yang dituduhkan sebagian pengkritik.
Menurutnya, BoP merupakan instrumen yang lahir dari Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 yang ditandatangani pada November 2025.
“Bila kita baca dengan teliti Resolusi 2803 itu maka menjadi jelas bagi kita bahwa BoP dijiwai oleh proposal perdamaian yang disampaikan berbagai negara untuk tidak hanya menciptakan perdamaian di Gaza tetapi juga memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” ujar Teguh dalam keterangannya.
Teguh menjelaskan, dalam resolusi tersebut ditegaskan bahwa reformasi Otoritas Palestina dan pembangunan kembali Gaza menjadi jalan kredibel menuju penentuan nasib sendiri serta kemerdekaan Palestina.
Selain itu, resolusi juga mendorong dialog antara Israel dan Palestina guna mencapai kesepakatan politik untuk hidup berdampingan secara damai dan sejahtera.
Teguh menilai prinsip tersebut sejalan dengan semangat peaceful coexistance atau hidup berdampingan secara damai sebagaimana tertuang dalam Dasasila Bandung, hasil Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung.
Lebih lanjut, Teguh menyebut bahwa Palestina memahami dan menghormati berbagai langkah diplomatik Indonesia dalam mendukung kemerdekaan mereka di berbagai forum internasional, termasuk di BoP.
“Dukungan Indonesia untuk Palestina tidak perlu diragukan. Pihak Palestina pun tahu dan sangat menghormati posisi dan strategi perjuangan Indonesia,” kata dosen Hubungan Internasional di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Ia juga mencontohkan pertemuan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdalfatah A.K. Alsattari, dengan sejumlah tokoh nasional sebagai bukti kepercayaan Palestina terhadap langkah strategis yang ditempuh pemerintah Indonesia.
Teguh mengimbau agar kritik terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace tetap disampaikan secara objektif dengan merujuk langsung pada isi Resolusi DK PBB 2803.
“Kritik adalah hal yang kita perlukan untuk mengingatkan. Tetapi agar tidak melebar dan mengganggu objektivitas, sebaiknya kritik disampaikan dalam kerangka yang pasti. Kita sama-sama baca lagi Resolusi itu dengan teliti,” demikian Teguh Santosa. ***
