JAKARTA, WARTASULAWESI.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat dukungan terhadap sektor riil, khususnya industri strategis seperti Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).
Dalam rangka mempercepat pembiayaan berkelanjutan di sektor ini, OJK menggelar konsinyering nasional bersama sejumlah kementerian dan pelaku industri di Jakarta, Jumat (16/5/2025).
Kegiatan ini menjadi tindak lanjut arahan Presiden RI dalam Sarasehan Ekonomi Nasional, sekaligus mengimplementasikan amanat UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang menempatkan industri TPT sebagai prioritas transformasi ekonomi nasional.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem industri TPT yang tangguh dan berdaya saing global.
“Industri TPT memiliki potensi besar baik di pasar domestik maupun ekspor. Namun, tantangan seperti biaya logistik tinggi dan ketergantungan pada pasar tertentu perlu diselesaikan lewat pendekatan Indonesia Incorporated, yaitu kerja sama nyata antara industri, perbankan, BUMN, dan pemerintah,” jelas Dian.
Dia menyoroti pentingnya diversifikasi pasar ekspor dan efisiensi biaya logistik agar industri TPT nasional mampu bersaing secara global, terlebih di tengah kondisi deglobalisasi dan ketidakpastian perdagangan dunia.
Menurut Dian, sektor jasa keuangan, terutama perbankan, memegang peran penting sebagai enabler dalam memperkuat struktur pembiayaan industri TPT secara berkelanjutan.
“Sinergi antara perbankan dan pelaku industri perlu diperkuat agar pembiayaan tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan sektor riil.
Perluasan pembiayaan juga harus sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang kuat,” ujarnya.
Kredit Capai Rp160 Triliun, Serap 4 Juta Tenaga Kerja
OJK mencatat hingga Maret 2025, kredit yang disalurkan kepada industri TPT dan alas kaki mencapai Rp160,41 triliun atau 2,03% dari total kredit perbankan nasional.
Industri ini juga menyerap 4 juta tenaga kerja atau 32,79% dari total tenaga kerja industri padat karya pada 2024.
Pertumbuhan sektor TPT pun tercatat sebesar 4,64% secara tahunan pada Maret 2025, meningkat dari 4,26% pada 2024 dan menyumbang 1,02% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Data itu menunjukkan bahwa industri TPT Indonesia masih memiliki daya tarik tinggi bagi investor asing.
Tren peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) turut memperkuat keyakinan terhadap masa depan sektor ini.
Insentif dan Harapan Kebijakan Terpadu
Dalam diskusi, pelaku industri TPT mengapresiasi berbagai insentif pemerintah, seperti restrukturisasi mesin produksi, penguatan rantai pasok, dan ketersediaan bahan baku.
Juga insentif fiskal seperti bea masuk, insentif pajak industri padat karya, subsidi listrik, dan dukungan terhadap industri petrokimia.
Namun, mereka juga menekankan perlunya kebijakan terintegrasi yang mencakup:
• Skema pembiayaan murah dan pelatihan tenaga kerja
• Regulasi impor yang melindungi produsen lokal
• Penguatan rantai pasok hulu-hilir
• Pemanfaatan energi bersih untuk industri ramah lingkungan
• Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
• Pengembangan ekonomi sirkular
OJK berharap hasil konsinyering ini menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan konkret untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan industri TPT sebagai tulang punggung industri padat karya dan ekspor nasional. ***
