PALU, WARTASULAWESI.COM – Upaya mediasi atas dugaan penjualan lahan di Bukit Laranggarui oleh pengurus LPM Kelurahan Talise kepada PT Citra Palu Minerals (CPM) kembali digelar, Rabu (30/4/2025).
Namun sayangnya, pengurus LPM absen dalam pertemuan yang digelar di Kantor Kelurahan Talise meski telah menerima undangan resmi.
Mediasi tetap berlangsung dengan menghadirkan dua pihak utama yakni masyarakat penggarap tanah dan perwakilan manajemen PT CPM.
Dalam kesempatan itu, masing-masing pihak memberikan klarifikasi atas persoalan yang telah menimbulkan keresahan warga dan memicu aksi penyegelan kantor LPM beberapa hari sebelumnya.
Pihak Penggarap Tanah: Ada Informasi dari Security CPM dan Bukti Foto
Mewakili warga penggarap, sejumlah tokoh masyarakat menyatakan bahwa mereka menerima informasi dari seorang petugas keamanan yang disebut sebagai perpanjangan tangan CPM.
Informasi tersebut menyebutkan bahwa tanah di Bukit Laranggarui telah dibebaskan oleh LPM Talise.
“Keyakinan kami muncul karena setelah informasi itu beredar, dilakukan penggusuran sepihak oleh CPM di tanah yang kami garap tanpa melibatkan kami sebagai penggarap,” kata salah satu perwakilan masyarakat.
Warga juga mengungkap adanya dugaan keterlibatan pengurus LPM dalam proses pengukuran lahan, sebagaimana terlihat dalam dokumentasi foto yang memperlihatkan seorang pegawai CPM berseragam melakukan pengukuran bersama seseorang yang dikenali sebagai pengurus LPM, Jufri.
Menurut mereka, seharusnya CPM berkoordinasi seperti yang dilakukan saat pembebasan lahan sebelumnya untuk pembangunan akses jalan ke areal perusahaan.
Ketidakhadiran LPM dalam mediasi ini, menurut warga, semakin menguatkan dugaan bahwa telah terjadi kerja sama antara LPM dan CPM dalam upaya penguasaan lahan.
Pihak CPM: Akui Kesalahan, Tak Ada Transaksi Jual Beli
Dari pihak CPM, perwakilan perusahaan secara tegas menyatakan tidak pernah melakukan transaksi jual beli atas tanah yang dimaksud.
Namun, mereka mengakui adanya komunikasi dengan pihak yang mengatasnamakan PT SPM (Sumber Palu Minerals) melalui pengurus LPM, Jufri Cs.
Pihak CPM menjelaskan bahwa Jufri Cs datang sebagai kuasa hukum dari PT SPM, dan sempat mengajukan somasi terkait lahan untuk keperluan lahan parkir karyawan CPM.
Saat diminta bukti perpanjangan HGB oleh CPM, pihak SPM tidak mampu menunjukkannya.
Meski demikian, proses pengukuran tetap dilaksanakan antara CPM dan Jufri dari pihak SPM.
“Kesalahan mendasar kami adalah menggusur lahan yang ternyata merupakan lahan garapan saudara Samsu Alam tanpa melibatkan penggarapnya,” ujar perwakilan CPM dalam pertemuan tersebut.
Pengakuan ini dinilai menjadi pemicu utama terjadinya aksi protes warga dan tuntutan mediasi.
Analisis Lurah Talise: Absennya LPM Memperburuk Kepercayaan Publik
Lurah Talise menyampaikan kesimpulan dari hasil mediasi tersebut. Menurutnya, dugaan masyarakat terkait penjualan tanah oleh LPM muncul karena beberapa alasan penting:
• Pihak yang mengaku sebagai perwakilan PT SPM ternyata adalah anggota aktif LPM Kelurahan Talise.
• Telah terjadi pengukuran lahan antara CPM dan Jufri Cs (anggota LPM) tanpa melibatkan penggarap.
• Adanya aktivitas penggusuran oleh CPM memperkuat dugaan bahwa transaksi telah terjadi.
• Ketidakhadiran LPM dalam mediasi dinilai mencederai upaya penyelesaian konflik secara damai dan melemahkan kepercayaan warga terhadap lembaga tersebut.
“Sebagai lurah, saya menyayangkan ketidakhadiran LPM karena ini momentum penting untuk klarifikasi. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga menjaga ketertiban dan kepercayaan masyarakat,” tegas Lurah.
Pihak LPM sudah menyatakan tidak bisa hadir dalam mediasi, karena mereka akan melaporkan masyarakat ke Polda Sulteng terkait pencemaran nama baik. ***
