Komisi III DPR RI Puji Kinerja Operasi Madago Raya, Stigma Negatif Kabupaten Poso Membaik

oleh -
oleh
IMG 20250725 WA0502 scaled
Kapolda Sulteng Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho memberikan cendera mata kepada komisi III diwakili Dr. Sarifuddin Sudding. FOTO : HUMAS POLDA SULTENG

PALU, WARTASULAWESI.COM – Komisi III DPR RI mengapresiasi keberhasilan Operasi Madago Raya dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Poso dan wilayah Sulawesi Tengah secara umum.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T., bersama Dr. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H saat kunjungan kerja Komisi III di Aula Rupatama Polda Sulawesi Tengah, Jumat (25/7/2025).

Dr. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. yang merupakan Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulteng, serta para pejabat penegak hukum se-Sulteng.

Kunjungan kerja komisi III ini, bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum dan menyerap aspirasi dari daerah.

Turut hadir dalam forum tersebut Kapolda Sulteng Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, Kajati Sulteng N. Rahmat R., S.H., M.H., Kepala BNNP Sulteng Brigjen Pol. Ferdinand Maksi Pasule, serta seluruh Kapolres, Kajari dan Kepala BNNK se-Sulteng.

Dalam sambutannya, Dr. Sarifuddin Sudding menyoroti pentingnya peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Politisi PAN ini menekankan bahwa pelayanan hukum harus tetap berlandaskan keadilan dan transparansi.

Sarifuddin secara khusus menyoroti situasi Kabupaten Poso yang kini dinilai jauh lebih aman dan kondusif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, keberhasilan Operasi Madago Raya menjadi faktor kunci dalam mengubah persepsi negatif terhadap daerah tersebut.

“Alhamdulillah, situasi di Poso sudah jauh membaik berkat upaya bersama aparat dan masyarakat. Tapi jangan lengah, pendekatan pencegahan tetap harus diutamakan agar kita tidak mengulangi sejarah kelam,” ujarnya.

Kunjungan Komisi III ini juga menjadi ruang dialog terbuka antara para legislator dan unsur penegak hukum daerah.

Sejumlah isu aktual turut dibahas, mulai dari penegakan hukum, pemberantasan narkoba, hingga upaya sistematis dalam mencegah tindak pidana lainnya.

Pertemuan ini menjadi salah satu bentuk sinergi pusat dan daerah dalam memperkuat tata kelola hukum yang profesional dan humanis, khususnya di wilayah yang pernah memiliki catatan konflik seperti Poso. ***

No More Posts Available.

No more pages to load.