PALU, WARTASULAWESI.COM – Polemik hilangnya 1.171 tenaga honorer Kota Palu dari usulan ke Kementerian PAN-RB semakin memanas.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Palu, Abdurahim Nasar Al-Amri, mendesak Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Palu memberikan penjelasan terbuka terkait temuan tersebut.
Abdurahim menilai persoalan ini menyangkut masa depan ribuan honorer yang telah lama mengabdi dalam pelayanan publik.
Politisi Demokrat ini menegaskan, jika BKPSDM tidak segera memberikan klarifikasi, pihaknya bersama unsur pimpinan DPRD Kota Palu siap berangkat langsung menemui KemenPAN-RB dan Kemendagri untuk melaporkan masalah ini, termasuk dugaan munculnya honorer siluman.
Temuan hilangnya 1.171 honorer itu pertama kali terungkap saat Komisi A DPRD Kota Palu melakukan kunjungan kerja ke KemenPAN-RB.
Wakil Ketua Komisi A, Ucu Susanto, mengaku terkejut setelah mendapat penjelasan dari pejabat kementerian bahwa jumlah tersebut tidak pernah diusulkan oleh BKPSDM.
Kondisi ini dinilai sangat merugikan, sebab tanpa masuk dalam usulan resmi, para honorer otomatis tidak dapat diproses dalam penataan tenaga non-ASN.
Dalam kunjungan itu, turut hadir Ketua Aliansi Honorer Kota Palu, Himah, yang menyatakan kekecewaannya.
Menurutnya, kelalaian administrasi seperti ini berpotensi menghilangkan hak ratusan pekerja honorer yang selama ini berharap kejelasan status mereka.
Ucu juga menyesalkan absennya BKPSDM Kota Palu dalam pertemuan penting tersebut. Padahal, dalam rapat dengar pendapat sebelumnya BKPSDM hadir, namun justru tidak mendampingi Komisi A saat pembahasan krusial berlangsung di KemenPAN-RB. Rombongan DPRD akhirnya hanya didampingi Inspektorat.
DPRD Kota Palu memastikan akan segera memanggil BKPSDM untuk meminta klarifikasi detail terkait penyebab tidak diusulkannya ribuan honorer itu.
Ucu menegaskan DPRD tidak akan membiarkan satu pun honorer dirugikan akibat kelalaian administrasi.
“Nasib ribuan honorer ini tidak boleh dikorbankan. Kami akan memastikan akar masalahnya ditemukan dan diselesaikan,” ujarnya. ***
