Ketua DPRD Sulteng Hadiri Rakor Perencanaan Teknis Pembangunan Sulteng 2024

oleh -
Ketua DPRD Sulteng
Ketua DPRD Provinsi Sulteng Dr.Hj. Nilam Sari Lawira.SP.MP, hadiri secara langsung pelaksanaan pembukaan Forum Perangkat Daerah dan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah (Rakortekrenbang) Provinsi Sulteng Tahun 2024 bertempat di Hotel Best Westren Plus Coco Palu, Senin (18/03/2024). FOTO : HUMPRO DPRD SULTENG/ZAINAL

PALU, WARTASULAWESI.COM – Ketua DPRD Provinsi Sulteng Dr.Hj. Nilam Sari Lawira.SP.MP, hadiri secara langsung pelaksanaan pembukaan Forum Perangkat Daerah dan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah (Rakortekrenbang) Provinsi Sulteng Tahun 2024 bertempat di Hotel Best Westren Plus Coco Palu, Senin (18/03/2024).

Kegiatan ini juga Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemda Sulteng M.Sadly Lesnusa.S.Sos.M.Si, Direktur Regional II Kementerian PPN/BAPPENAS RI secara viazoom, Tim KORSUPGAH KPK RI secara viazoom, Sekretaris DPRD Sulteng Siti Rahmi Amir Singi.S.Sos.M.Si, Para Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemda Sulteng, Tim Asistensi Pemda Sulteng, Para Kepala Bappeda dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Se-Sulteng, serta para tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Provinsi Sulteng menyampaikan bahwa Provinsi Sulteng pada April 2024, sudah mencapai umur 60 tahun dan pembangunan di Provinsi Sulteng terbilang cukup pesat dalam satu dekade terakhir. Namum perkembangan pembangunan di wilayah ini, sempat terhenti akibat adanya runtutan bencana yang menimpa Provinsi Sulteng yakni Gempa Bumi pada 28 September yang tsunami dan likuifaksi berkekuatan 7,4 SR.

Setelah itu, disusul bancana virus covid-19 di awal tahun 2020 yang telah mewabah di wilayah Sulteng, sehingga mempengaruhi pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di Provinsi Sulteng sehingga pertumbuhan perekonomian di Sulteng saat itu mengalami penurunan mencapai 48,52%, sehingga dampaknya cukup dirasakan bagi masyarakat di Sulteng.

Ketua DPRD Sulteng juga menyampaiakan bahwa di tahun 2023, terdapat tiga indikator kinerja pembangunan yang realisasinya melampaui target RPJMD Tahun 2021-2026 yakni Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mencapai 11,91 % melampaui target sebesar 6,56 %, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,66 poin melampaui target 69,87 poin, serta Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 106,33 poin melampaui target sebesar 103,58 poin.

“LPE yang tinggi lebih banyak ditentukan oleh atraktivitas Kawasan Industri Berbasis Logam Dasar di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, bukan didorong oleh atraktivitas multiplier effect belanja pembangunan berkualitas,” ujar Ketua DPRD Sulteng.

Dikatakan, komponen IPM yang membuat Sulteng berada pada kategori tinggi didorong oleh Pendapatan Perkapita Disesuaikan atau Purchasing Power Parity (PPP) yang lagi-lagi ditunjang oleh Pendapatan Perkapita Kabupaten Morowali sebesar Rp500 juta per tahun dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp100 juta pertahun. Bukan oleh Dimensi Kesehatan dan Pendidikan sebagai indikator inklusivitas pembangunan.

Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3 persen pada Agustus 2022 menjadi 2,95 persen pada Agustus 2023 atau terjadi penurunan secara absolut dari 49,15 ribu jiwa penganggur menjadi 47,08 ribu penganggur menyisakan dominasi pengangguran lulusan SMK sebanyak 3.037 penganggur lulusan SMK atau 6,45 persen, dan pengangguran terdidik lulusan strata 1 mencapai 3,31 persen atau berjumlah 1.558 orang dan 1,62 persen atau berjumlah 762 orang lulusan Diploma I, II, III.

Sebaliknya, enam indikator ekonomi makro lainnya tidak tercapai yang berada di bawah target dalam RPJMD Provinsi Sulteng Tahun 2021-2026. Keenam indikator tersebut adalah Tingkat Inflasi mencapai 2,97 persen, masih berada di atas target yakni 1,91 persen, Persentase penduduk miskin meningkat dari 12,30 persen pada 2022 menjadi 12,41 persen pada 2023, walaupun angka kemiskinan ekstrim atau mereka yang berada pada persentile 60 ke bawah dalam desil 1 kategori “sangat miskin” menurun dari 3,02 persen di Tahun 2022 menjadi 1,44 persen di Tahun 2023.

“Jadi yang menurun, bukan kemiskinan keseluruhan, tetapi kemiskinan ekstrimlah yang menurun,” katanya.

Bahkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,95 yang masih berada di atas target RPJMD sebesar 2,84 persen. Distribusi Pendapatan yang ditunjukkan oleh Koefisien Gini mencapai 0,304 poin berada di atas target RPJMD sebesar 0,22 poin.

Selanjutnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) berada di bawah target yakni hanya mencapai 94,70 poin yang berarti nelayan belum sejahtera karena NTN belum berada di atas 100 poin dari target mencapai 109,20 poin dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) hanya mencapai 69,85 persen dari target 73,87 persen.

Data ini bermakna bahwa permasalahan pembangunan di Sulawesi Tengah meliputi Stabilitas Harga kebutuhan pokok yang ditunjukkan oleh Angka Inflasi, Tingkat Kemiskinan, Distribusi Pendapatan semakin timpang, Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan semakin besar beban yang ditanggung pekerja yang tercermin dari TPAK.

Periode RPJMD Keempat Tahun 2021-2016 atau periode terakhir dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005-2025 di Provinsi Sulteng, menunjukkan capaian dan proyeksi indikator kinerja pembangunan provinsi Sulteng atau indikator kinerja Visi Pemerintah Provinsi Sulteng Tahun 2021-2024.

Selama periode 2021-2023, IPM Sulteng untuk pertama kali mencapai kategori dari sedang menjadi “tinggi”, meningkat dari 69,79 poin pada 2021 menjadi 70,28 poin pada 2022 atau terjadi peningkatan 0,7 persen.

“Capaian tersebut melampaui target IPM dalam RPJMD Provinsi Sulteng Tahun 2021-2026 masing-masing 69,68 poin pada 2021 dan 69,64 poin pada 2022. IPM Sulteng tersebut berada di bawah IPM Kota Palu pada dua tahun yakni 2021 dan 2022 periode RPJMD Keempat,” tandas Ketua DPRD Sulteng.

Angka kemiskinan menurun dari 13 persen pada 2021 menjadi 12,30 persen Tahun 2022, namun kembali meningkat menjadi 12,41 persen di Tahun 2023. Angka kemiskinan di Tahun 2023 masih di atas target 2023 yakni 10,84 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 3,75 persen pada 2021 menurun menjadi 3 persen pada 2022, lalu meningkat lagi menjadi 3,49 persen pada rilis data Februari 2023. TPT pada Februari 2023, berada di atas target tingkat pengangguran terbuka di Tahun tersebut mencapai 2,84 persen, lalu menurun menjadi 2,95 persen pada Agustus 2023. Hal ini berkontribusi negatif pada kinerja perekonomian makro Sulteng.

Laju pertumbuhan ekonomi Sulteng berada di atas laju pertumbuhan Nasional pada periode RPJMD Keempat. PDRB perkapita ADHB Provinsi Sulteng berada di atas PDRB perkapita nasional, karena didukung oleh sumbangan tiga daerah yakni Kabupaten Banggai, Morowali dan Morowali Utara.

Ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulteng yang ditunjukkan oleh Koefisien Gini berada di bawah Kota Palu. Namun, penurunan Koefisien Gini dari 0,326 poin pada 2021 menjadi 0,305 poin pada 2022 dan 0,304 poin pada 2023 masih berada di atas target distribusi pendapatan Provinsi Sulteng dalam RPJMD Keempat yakni 0,24 poin pada 2022 dan 0,22 poin pada 2023.

Singkatnya, data BPS tersebut menunjukkan bahwa dari lima indikator Visi Pemerintah Provinsi Sulteng Tahun 2021-2026, di Tahun 2023, hanya IPM, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita yang melampaui target. Sebaliknya, Persentase Kemiskinan, (TPT) dan Distribusi Pendapatan tidak mencapai target dan melebar. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.