PALU, WARTASULAWESI.COM – Dalam kurun waktu Pemerintahan H. Rusdy Mastura – Ma’mun Amir dalam memimpin Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam tiga tahun terakhir ini, banyak kalangan yang selalu mempertanyakan Kartu Sulteng Sejahtera (KSS) yang pernah diluncurkan saat masa kampanye.
Untuk menjawab masalah tersebut agar tidak simpang siur, Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng Ma’mun Amir memberikan penjelasan terkait masalah tersebut saat membuka Rapat Konsultasi Program Keluarga Harapan (PKK) se – Sulteng di Sriti Convention Hall, Selasa (23/4/2024).
Menurut wagub, semasa kampanye pilkada 2020 lalu, kartu tersebut telah dicabut atau ditarik dari masyarakat sesuai rekomendasi penyelenggara pemilu dengan alasan KSS bukan media kampanye.
“Bukan media kampanye, tapi isi (program) di dalam kartu tetap kita laksanakan lewat OPD terkait,”ujarnya meluruskan simpang siur KSS.
Setelah resmi dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulteng, maka lahirlah beberapa program OPD yang merupakan hasil penjabaran dari KSS. Diantaranya Bantuan Tunai (BANTU) yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Sulteng.
Program BANTU menyasar keluarga miskin kategori ekstrim (desil 1) dengan pemberian bantuan uang tunai sebesar 1 juta rupiah per tahun dan sudah dimulai sejak 2022.
Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Sulteng, meluncurkan program sekolah gratis tingkat SMA/SMK dan SLB dengan menggunakan dana BOS daerah.
Atas program tersebut, jelang 3 tahun kepemimpinan Gubernur H. Rusdy Mastura dan Wagub Ma’mun Amir membangun Negeri Seribu Megalit, Pemprov Sulteng menunjukkan kinerja positif dan diakui di tingkat pusat :
Diantaranya, berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrim dari 3.02 % (2022) menjadi 1,44 % (2023), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan sepanjang tiga tahun terakhir yakni dari 70,54 poin (2022) menjadi 71,66 poin (2023), Pertumbuhan ekonomi tertinggi mencapai 13,06 % jauh di atas rata-rata Nasional yang hanya mencapai 5 %, Realisasi investasi terbesar ke 4 secara Nasional setelah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur, Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3,75 % (2022) menjadi 2,95 % (2023), Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan signifikasn dari Rp 900 miliar menjadi Rp 2,059 Triliun (2023), SAKIP meningkat dari nilai B menjadi BB.
Trend positif tersebut di atas bisa diraih berkat kerjasama dan dukungan semua stakeholder, termasuk Tim Penggerak PKK se Provinsi Sulawesi Tengah.
Dengan ikhtiar mewujudkan Sulteng yang lebih Sejahtera dan Maju, Wagub Ma’mun Amir mengajak Tim Penggerak PKK se Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus bersinergi dan berkolaborasi membangun daerah.
Turut hadir, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tengah Dr.Hj.Vera Rompas Mastura,S.Sos,M.Si, Wakil Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tengah Hj.Halima Amir, Para Ketua TP PKK Kab/Kota Se Sulteng, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Rony Hartawan, Para Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Bank Sulteng, Perwakilan Ketua Bhayangkari, Perwakilan Persit Kartika Chandra Kirana dan Jalasenastri. ***
