JAKARTA, WARTASULAWESI.COM – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) resmi meluncurkan “Media and Peace Forum” di Hall Dewan Pers, Jakarta, Senin, 21 April 2025.
Forum ini diharapkan menjadi wadah untuk mengurangi distorsi informasi yang kerap memperkeruh konflik di berbagai belahan dunia.
Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, menyampaikan pentingnya peran media massa dan media sosial di era disrupsi dan post truth.
Dalam sambutannya, Teguh mengatakan bahwa kebenaran kini sering dikalahkan oleh keyakinan, sehingga informasi yang beredar lebih sering mempertebal kepercayaan individu dibanding mengujinya.
“Di era post truth, kebenaran atas apa yang terjadi rasanya menjadi kurang penting dibandingkan keinginan untuk mempercayai dan meyakini sesuatu. Kebenaran mengikuti keyakinan,” ujarnya.
Acara peluncuran forum tersebut turut dihadiri oleh Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Indonesia untuk Korea Utara Riza H. Wardhana, KUAI Korea Utara untuk Indonesia So Kwang Yun, Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya, Direktur Grup Studi Juche Indonesia (GSJI) Teuku Rezasyah, dan Prodiser SEA Today M. Alvin Dwiana Qobulsyah.
Teguh menambahkan, forum ini bertujuan menjadi semacam clearing house yang dapat memfasilitasi pencermatan atas berbagai konflik, baik yang bersifat politik, sosial, lingkungan, maupun komunal, di dalam maupun luar negeri.
Teguh menegaskan bahwa persepsi publik terhadap konflik sangat dipengaruhi oleh informasi yang diterima, yang tak jarang terdistorsi oleh media.
Sebagai salah satu topik diskusi perdana “Media and Peace Forum”, JMSI mengangkat isu tentang Korea Utara. Negara yang memiliki nama resmi Republik Rakyat Demokratik Korea itu, menurut Teguh Santosa, sering kali menjadi korban hoaks dan informasi yang terdistorsi.
“Saya sendiri sudah belasan kali ke Korea Utara, sejak kunjungan pertama tahun 2003 hingga terakhir tahun lalu. Saya kira, secara umum saya mengenali negara ini,” ungkap
Teguh, yang juga menulis disertasi mengenai konflik di Semenanjung Korea yang dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara besar.
Dalam diskusi, Alvin Dwiana Qobulsyah menyoroti dominasi pemberitaan media Barat mengenai Korea Utara. Ia mengatakan bahwa sebagian besar narasi yang berkembang di Indonesia berasal dari media Barat, yang kerap sejalan dengan kepentingan politik negara-negara tersebut.
“Karenanya, masyarakat harus ekstra hati-hati dalam mencerna informasi, agar tidak terbawa arus propaganda Barat,” ujar Alvin.
Alvin juga menyoroti absennya tim liputan dari media Indonesia di Korea Utara sebagai salah satu faktor yang membuat informasi mengenai negara tersebut sulit diverifikasi secara langsung.
Hal ini semakin membuka peluang bagi berkembangnya informasi yang bias.
Teuku Rezasyah, Direktur GSJI, dalam diskusi tersebut menjelaskan tentang ideologi Juche yang menjadi dasar kemandirian Korea Utara.
Menurutnya, negara ini kerap disalahartikan oleh banyak negara di dunia, padahal sikap kemandiriannya merupakan bagian dari prinsip menghargai kesetaraan antar-bangsa.
“Korea Utara adalah negara yang sering disalahartikan banyak negara di dunia. Keadaan ini tidak baik bagi hubungan antar-bangsa yang berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menghargai,” ujar Teuku.
Ia juga memaparkan bahwa Korea Utara berhasil menerapkan kebijakan pembangunan berbasis kemasyarakatan dan menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
Dalam presentasinya, Teuku memperlihatkan dokumentasi hasil kunjungannya ke Korea Utara tahun lalu, yang merekam berbagai kemajuan pembangunan di negara tersebut.
Melalui “Media and Peace Forum”, JMSI berharap dapat menghadirkan perspektif yang lebih berimbang terkait berbagai isu internasional, sekaligus menjadi ruang diskusi yang mempromosikan perdamaian dan pemahaman lintas budaya serta politik. ***
