Jalan Ruas Tanggarawa Batas Sudah Rusak; Praktisi Hukum Duga Ada Pengurangan Volume, APH Diminta Periksa Penyedia dan Pelaksana

oleh -
oleh
Jalan Ruas Tanggarawa Batas

PALU, WARTASULAWESI.COM – Buruknya kualitas pekerjaan dari PT Panca Jaya Anugrah di ruas Jalan Tanggarawa Batas menuju Wugaga, juga mendapat sorotan dari Praktisi Hukum Sulteng, Abdul Razak.

Pasalnya, proyek yang baru di PHO (Provesional Hand Over) atau penyerahan pertama pekerjaan selesai pada awal Januari 2024, sudah mulai rusak disana – sini pada Maret 2024.

“Ini menunjukan betapa buruknya kualitas pekerjaan itu, karena baru dua bulan selesai dikerjakan sudah mulai rusak. Seharusnya, pekerjaan dengan anggaran Rp15 Miliar lebih itu, bisa bertahan lama,” ujar Abdul Razak kepada wartawan di Palu, Jumat (8/3/2024).

Abdul Razak menduga, terjadinya kurusakan hanya dalam waktu dua bulan selesai dikerjakan, menunjukan bahwa ada volume pekerjaan yang kemungkinan tidak sesuai spesifikasi dari perencanaan awal. Sebab kata dia, tidak mungkin pekerjaan dengan anggaran miliar rupiah hanya direncanakan untuk rusak dalam waktu dua bulan saja.

Menurut dia, pasti semua pekerjaan direncanakan untuk bertahan sampai bertahun – tahun atau lebih lama lebih bagus, sehingga ada efektifitas anggaran. Namun jika ada pekerjaan dengan anggaran miliaran rupiah, tapi baru dua bulan selesai sudah rusak, menunjukan ada yang tidak sesuai dari perencanaan awal.

“Kalau pihak penyedia (Dinas PUPR Sigi) dan pelaksana (PT Panca Jaya Anugrah) beralasan bahwa kerusakan itu karena faktor alam, itu berarti paket tersebut tidak direncanakan secara matang, sebab dalam perencanaan pasti sudah diperhitungkan kondisi alam sebelum paket itu dikerjakan,” paparnya.

Praktisi Hukum Sulteng ini, juga menyoroti alasan dari pelaksana yakni kontraktor yang selalu berdalih ada waktu pemeliharaan setiap kali ada pekerjaan yang rusak dan disorot warga.

“Adanya waktu pemeliharaan, selalu jadi dalih para kontraktor untuk menutupi buruknya pekerjaan mereka. Selain itu, faktor alam juga selalu jadi alasan,” tegasnya.

Olehnya, Abdul Razak meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa penyedia dan pelaksana agar dapat diketahui apakah proyek dengan nilai kontrak Rp15 Miliar lebih itu, benar – benar dikerjakan sesuai perencanaan dan spesifikasinya atau jangan – jangan dugaan bahwa ada pengurangan volume itu benar.

“Kalau APH sudah masuk lakukan pemeriksaan, pasti ketahuan sudah boroknya pekerjaan itu. Jangan selalu berkelit dari waktu pemeliharaan dan faktor alam, itu alasan klasik,” terangnya.

Diketahui, proyek dengan nilai kontrak Rp15.287.041.806 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sigi tahun 2023 itu, dikerjakan oleh PT Panca Jaya Anugrah dengan waktu pelaksanaan enam bulan.

Proyek itu seharusnya selesai dikerjakan pada Desember 2023 lalu, namun molor hingga Januari 2024, sehingga dilakukan adendum karena pihak kontraktor tak mampu menyelesaikan hingga Desember 2024.

Sayangnya, baru selesai dikerjakan dan dilakukan serah terima pada awal Januari 2024, sudah mulai rusak pada Maret 2024.

Hasil pantauan media ini bersama tim dari media lainnya, terlihat jelas kerusakan yang terjadi di beberapa titik seperti amblas dan aspalnya retak – retak. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pekerjaan jalan itu sangat buruk.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Edy Dwi Saputro yang dikonfirmasi selalu menyarankan agar media ini ke kantornya, karena masalah teknis susah dijelakan lewat telepon atau WhatsApp.

Sementara pihak PT Panca Jaya Anugra, Edy Yohan yang berkali – kali dikonfirmasi hingga berita ini tayang juga tidak memberikan tanggapan sama sekali.

Sedangkan Kepala Cabang PT Panca Jaya Anugra, Anton Laside saat bertemu media ini menyampaikan bahwa pihaknya akan memperbaiki semua kerusakan itu dalam waktu dekat.

“Memang kondisi alam, membuat kami sedikit kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan itu sampai – sampai beberapa kali mengganti kampas koplen mobil yang habis karena tanjakan di pekerjaan itu,” ujarnya saat bertemu media ini.

Anton Laside berdalih, masih ada waktu pemeliharaan yang bisa mereka gunakan untuk memperbaiki semua kerusakan jalan yang ada.

Terkait dengan keterlambatan sehingga harus dilakukan addendum, Anton Laside menyampaikan bahwa yang membuat terlambat adalah item pekerjaan marka jalan, karena banyak yang menggunakan jasa para pekerja marka jalan itu.

“Sebenarnya pekerjaan itu tidak akan molor, jika para pekerja marka jalan itu tidak banyak juga pekerjaannya. Jadi yang membuat lambat, karena para pekerja marka jalan dan alat cat nya masih digunakan dipekerjaan lain,” jelasnya. (TIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.