PALU, WARTASULAWESI.COM – Memasuki bulan suci Ramadan, Anggota DPRD Kota Palu, Nurhalis Nur, mendesak Pemerintah Kota Palu segera mengambil langkah tegas dengan menutup sementara tempat hiburan malam serta menertibkan lokasi yang terindikasi praktik prostitusi.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Palu itu menilai kebijakan tersebut penting sebagai bentuk penghormatan terhadap kesucian Ramadan sekaligus menjawab aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam berbagai forum resmi.
“Kita tentu berharap hiburan malam agar kemudian, untuk menghormati bulan suci Ramadan, tidak beroperasi dulu,” ujar Nurhalis, Rabu (18/2/2026).
Ia juga menyoroti keberadaan eks lokalisasi di wilayah Tondo yang dinilai masih menjadi keresahan warga. Menurutnya, penertiban harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, bukan hanya bersifat sementara.
“Begitupun tempat-tempat eks lokalisasi yang sempat juga saya suarakan, betul-betul ditertibkan. Dan ini yang menjadi usulan masyarakat pada saat kita Musrenbang dan beberapa kegiatan yang bertemu langsung dengan masyarakat,” katanya.
Terkait operasional warung makan pada siang hari selama Ramadan, Nurhalis mengusulkan pendekatan yang lebih bijak. Ia menyarankan agar warung makan tetap diperbolehkan buka dengan pengaturan teknis tertentu, seperti tidak menampilkan aktivitas makan secara terbuka.
Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk mengakomodasi warga yang tidak menjalankan ibadah puasa, seperti non-muslim, musafir, ibu hamil, maupun ibu menyusui.
Nurhalis berharap Pemerintah Kota Palu segera menerbitkan Surat Edaran resmi yang mengatur operasional tempat usaha selama Ramadan dan disosialisasikan secara menyeluruh kepada para pelaku usaha.
“Iya harus, harus ada surat edaran, disosialisasikan kepada pelaku-pelaku klub malam itu,” tegas Anggota Komisi B DPRD Kota Palu tersebut.
Ia menambahkan, kebijakan yang jelas dan tegas akan menciptakan suasana Ramadan yang lebih kondusif, tertib, serta menghargai nilai-nilai religius yang dijunjung tinggi masyarakat Kota Palu. ***
