PALU, WARTASULAWESI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) baru untuk LPG tabung 3 kilogram, sekaligus mengusulkan penambahan kuota kepada pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500.10.8.3/111/Ro.Ekon-G.ST/2025 yang menyesuaikan harga dengan jarak distribusi.
Untuk jarak 0–60 kilometer, HET ditetapkan sebesar Rp 20.000 per tabung.
Sosialisasi HET baru dilakukan Gubernur Sulteng, Dr. Anwar Hafid, M.Si, melalui rapat koordinasi virtual dari ruang kerjanya, Senin (11/8/2025).
Rapat diikuti Bupati Banggai Amirudin Tamoreka, Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae, para Sekda kabupaten/kota, serta pejabat perekonomian dan perdagangan se-Sulteng.
“LPG 3 Kg adalah program subsidi pemerintah pusat untuk masyarakat kurang mampu. Namun di lapangan, penggunaannya sudah merata ke seluruh lapisan masyarakat,” ujar Gubernur Anwar Hafid.
Gubernur menegaskan, penyesuaian harga ini bertujuan menjaga kelancaran distribusi, memastikan subsidi tepat sasaran, dan mencegah penyalahgunaan.
“Kuota LPG 3 Kg di Sulteng saat ini belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Pemprov Sulteng, kata Anwar, telah mengirim surat kepada Kementerian ESDM pada 29 Juli 2025 untuk mengusulkan penambahan kuota. Keputusan akan diambil pada November 2025.
“Harapan kita, pada November nanti kuota Sulteng bisa ditambah sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ujarnya.
Gubernur juga mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk aktif mensosialisasikan HET baru, mencegah penimbunan dan perdagangan ilegal, serta memperketat pengawasan distribusi.
Gubernur mengajak masyarakat mampu untuk beralih ke LPG non-subsidi demi menjaga pasokan bagi warga kurang mampu.
Selain itu, Pemprov Sulteng juga mengusulkan pembangunan tambahan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) guna memperlancar layanan distribusi LPG.
Dalam rakor tersebut, Gubernur didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Rudi Dewanto, SE., MM., Kepala Biro Hukum Adiman, SH., M.Si., Ketua Hiswana Migas Sulteng Muhammad Abdulkadir Badjamal, serta perwakilan Pertamina. ***
