PALU, WARTASULAWESI.COM — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menerima audiensi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP3KP) Wilayah Sulawesi di Ruang Kerja Gubernur Sulawesi Tengah, Jumat (9/1/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan koordinasi dan sinkronisasi program penyediaan perumahan di Sulawesi Tengah.
Audiensi dipimpin langsung Kepala BP3KP Sulawesi II, Recky Wolter Lahope, bersama jajaran. Fokus pembahasan diarahkan pada percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program perumahan nasional.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya perencanaan program perumahan yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, kesiapan data dan kejelasan lokasi menjadi kunci agar program dapat berjalan tepat sasaran dan mudah dikawal bersama.
“Yang terpenting adalah kesiapan data dan lokasi. Jika itu sudah jelas, kita bisa melanjutkan pembahasan dan mengoordinasikan langkah berikutnya,” kata Anwar Hafid.
Gubernur juga mendorong penguatan sinergi antara BP3KP, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta pemerintah kabupaten dan kota. Ia menilai koordinasi lintas sektor sangat diperlukan agar pelaksanaan program perumahan berjalan efektif, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Sementara itu, Kepala BP3KP Sulawesi II Recky Wolter Lahope menyatakan kesiapan pihaknya untuk memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Dukungan tersebut meliputi perencanaan lokasi, kesiapan lahan, hingga penyediaan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan program perumahan.
Audiensi juga menyinggung pentingnya penataan dan pemusatan fungsi balai perumahan guna mengoptimalkan koordinasi teknis dan operasional. Sejumlah rencana tindak lanjut akan dibahas lebih lanjut melalui pertemuan teknis antara BP3KP dan perangkat daerah terkait.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program penyediaan perumahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pembangunan wilayah yang berkelanjutan. ***
