JAKARTA, WARTASULAWESI.COM – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Rusdy Mastura beserta para Bupati/Walikota se-Sulteng menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 bertempat di Cendrawasih Room Jakarta Convention Center Jalan Gatot Subroto No. 1, Jakarta Pusat Senin (8/7/2024).
Kegiatan ini mengangkat tema “Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045”.
Acara ini dibuka langsung Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) didampingi para menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua MPR-RI para Gubernur, Ketua DPRD Provinsi dan PPTP BPK, Dirut BUMN dan Rektor, PPTM BPK dan PPTM K/L, para Bupati/Walikota, Ketua DPRD Kabupaten dan Ketua DPRD Kota se-Indonesia.
Presiden Jokowi mengharapkan BPK turut mendukung proses transisi pemerintahan kepada presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka agar berjalan baik.
Presiden mengatakan, dukungan itu dibutuhkan demi menjaga keberlanjutan dalam membawa kemajuan negara Indonesia.
Selain itu, Presiden juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintah, membangun sistem pemerintahan yang akuntabel serta sekaligus fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil.
Presiden meyakini bahwa pemerintahan saat ini dan pemerintahan selanjutnya akan selalu memberikan perhatian serius terhadap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Saya minta kepada menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK agar pengelolaan keuangan, APBN dan APBD kita semakin hari, semakin tahun makin baik,” ujar Presiden.
Ketua BPK RI, Isma Yatun memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.
Menurutnya, pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai modal yang kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
LKPP 2023 merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).
Pemberian opini oleh BPK dinyatakan telah sesuai dengan standar yang memastikan pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta memberikan manfaat. ***
