PALU, WARTASULAWESI.COM Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si menanggapi kritik publik terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan Sulawesi Tengah yang dinilai tidak sehat dan hanya menjadi beban keuangan daerah.
“Sebagai gubernur yang baru dan belum lama menjabat, saya masih fokus dulu benahi Organisasi Perangkat Daerah. Setelah semua selesai, baru kita evaluasi yang lain, salah satunya perusda,” ujar Anwar Hafid melalui sambungan telepon WhatsApp, Rabu (30/4/2024).
Gubernur menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT Pembangunan Sulteng, termasuk seluruh entitas holding yang berada di bawahnya.
Evaluasi ini akan mencakup aspek keuangan, kinerja pengurus, serta keberlanjutan usaha yang sedang berjalan maupun yang tengah direncanakan.
Gubernur menyatakan, hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar utama dalam menentukan arah kebijakan terhadap BUMD ke depan, baik dari sisi pengelolaan keuangan, susunan pengurus, maupun kelayakan usaha yang dijalankan.
“Evaluasi ini penting agar kebijakan yang diambil tidak reaktif, tetapi berdasarkan kajian objektif dan menyeluruh,” ujar Gubernur Anwar Hafid.
Pernyataan ini disampaikan gubernur, menyusul desakan dari pengamat kebijakan publik, Andi Ridwan Bataraguru yang menyebut PT Pembangunan Sulteng hanya menjadi beban daerah karena tidak menyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tapi justru menyisakan utang miliaran rupiah.
Sebagai informasi, berdasarkan audit keuangan yang dipublikasikan sebelumnya, penyertaan modal untuk BUMD tersebut sejak 2017 hingga 2019 mencapai Rp7,4 miliar, namun pada tahun 2020 hanya tersisa saldo sekitar Rp5 juta.
Kritik juga diarahkan pada manajemen baru 2021–2025 yang dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan.
Gubernur menegaskan bahwa tidak akan ada kompromi terhadap BUMD yang tidak produktif.
“Kita ingin BUMD benar-benar menjadi instrumen pembangunan ekonomi daerah, bukan beban. Jika hasil evaluasi menunjukkan ketidaksehatan, maka langkah tegas akan diambil,” pungkasnya. ***
