MOROWALI, WARTASULAWESI.COM – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., secara resmi membuka rapat kerja bersama Pemerintah Kabupaten Morowali yang digelar di Aula Kantor Bupati Morowali, Selasa (19/8/2025).
Rapat ini dihadiri Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf, Wakil Bupati Iriane Ilyas, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, camat, lurah, kepala desa, pimpinan instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan se-Kabupaten Morowali.
Dari pihak Pemprov Sulteng hadir staf ahli gubernur, para asisten, dan kepala perangkat daerah.
Kegiatan tersebut merupakan agenda kedua rapat kerja Pemprov Sulteng bersama pemerintah kabupaten/kota.
Sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Buol, dan akan berlanjut esok hari di Kabupaten Morowali Utara.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan peran gubernur sebagai koordinator pembangunan daerah adalah menjadi support system bagi pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Koordinator ini dibekali dua kekuatan oleh pemerintah pusat, yaitu kewenangan dan pendanaan. Dengan keduanya, kita harus bersinergi untuk mempercepat pembangunan,” ujarnya.
Gubernur menekankan bahwa tolok ukur utama pembangunan daerah adalah penurunan angka kemiskinan. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah mengubah pola perencanaan agar lebih fokus pada program pengentasan kemiskinan.
“Inilah alasan kita hadir langsung ke daerah, untuk duduk bersama dan menyatukan persepsi,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mensosialisasikan Program 9 BERANI yang menjadi visi-misi Pemprov Sulteng, yaitu: Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Sejahtera, Berani Lancar, Berani Menyala, Berani Makmur, Berani Berkah, Berani Harmoni, dan Berani Berintegritas.
Program Berani Cerdas, kata Anwar, diarahkan untuk mendukung pendidikan tingkat SMA/SMK/SLB, termasuk pembiayaan prakering dan uji kompetensi siswa SMK.
Hingga kini, Pemprov telah menyalurkan beasiswa kepada 7.153 mahasiswa. Ia juga mendorong Morowali menetapkan Wajib Belajar 13 Tahun bagi seluruh masyarakat.
Sementara Berani Sehat memberikan jaminan kesehatan berbasis KTP Sulawesi Tengah. Per 13 April 2025, Sulteng ditetapkan sebagai daerah dengan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Sejak saat itu hingga Agustus 2025, Pemprov telah membayarkan Rp 33 miliar ke BPJS Kesehatan untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat. Program ini bahkan mencakup layanan yang tak dibiayai BPJS, seperti perawatan korban luka akibat busur.
Menutup arahannya, Anwar Hafid menginstruksikan agar seluruh kepala perangkat daerah provinsi bersinergi dengan perangkat daerah di Morowali.
Ia berharap setiap program yang disepakati dapat segera diperkuat dengan payung hukum agar implementasinya berjalan efektif. ***
