PALU, WARTASULAWESI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat arah kebijakan strategis di sektor energi dan sumber daya mineral.
Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si memimpin langsung rapat koordinasi internal bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Aula Dinas ESDM, Senin (28/7/2025).
Rapat ini membahas langkah-langkah percepatan pembangunan energi dan penataan pertambangan.
Turut hadir dalam rapat, Kepala Dinas ESDM Ajen Kris, SE, MM, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulteng Dr. Yoppy Patiro, SH, MH.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya penerapan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice), demi memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan selaras dengan prinsip keselamatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin pertambangan tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan berpihak pada rakyat,” tegas gubernur.
Gubernur juga menyoroti program prioritas “BERANI Menyala” sebagai bagian dari Nawacita BERANI yang dijalankan hingga 2029.
Program ini ditujukan untuk memperluas akses listrik ke desa-desa terpencil yang selama ini belum teraliri, bekerja sama dengan PLN dan berbagai pemangku kepentingan.
“‘BERANI Menyala’ adalah program wajib. Ini bukan hanya soal listrik, tapi tentang pemerataan pembangunan dan keadilan energi,” ujar Anwar Hafid.
Di sisi lain, Pemprov Sulteng tengah mempersiapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pertambangan dan Lingkungan Hidup sebagai respons terhadap maraknya persoalan tambang ilegal dan konflik lingkungan.
Satgas ini akan menjadi garda depan dalam penyelesaian sengketa pertambangan dan pengawasan lapangan secara lintas sektor.
Gubernur juga menegaskan perlunya penyusunan pedoman penyelesaian penambangan tanpa izin (PETI) secara sistematis.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah skema kemitraan legal antara penambang rakyat dan Koperasi Merah Putih, yang memberikan jalur legal tanpa mengabaikan hak ekonomi masyarakat kecil.
“Saya minta Dinas ESDM segera merumuskan solusi konkret untuk PETI. Kita beri jalan yang legal dan berpihak pada rakyat,” tandasnya.
Lebih jauh, Gubernur meminta agar seluruh proses pengelolaan pertambangan dan energi dilakukan secara terpadu, dengan memperkuat koordinasi bersama Inspektur Tambang, instansi tata ruang, dan BPN/ATR.
“Jangan ada lagi jalan sendiri-sendiri. Semua perangkat daerah harus bersinergi. Tujuan kita sama: pembangunan merata dan berkelanjutan di seluruh Sulteng,” tegas Anwar Hafid.
Langkah-langkah ini menjadi bukti komitmen Pemprov Sulteng dalam menciptakan tata kelola sumber daya alam yang lebih adil, berkelanjutan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas. ***
