DPRD Sulteng Uji Publik Perubahan Raperda Tentang Jasa Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014

oleh -
DPRD Sulteng
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng), memggelar Uji Publik terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan jasa lingkungan hidup bertempat di d'calora Hotel dan Resto, Senin (5/12/2022). FOTO : HUMPRO DPRD SULTENG

PALU, WARTASULAWESI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng), memggelar Uji Publik terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan jasa lingkungan hidup bertempat di d’calora Hotel dan Resto, Senin (5/12/2022).

Uji Publik tersebut dihadiri Ketua Komisi III DPRD Suteng Sony Tanra, ST dan Anggota Komisi III Muhaimin Yunus Hadi SE, beserta beberapa narasumber, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Provinsi Sulteng, pemerhati dan aktivis lingkungan, akademisi dan masyarakat.

Menurut ketua Komisi III DPRD Sulteng Sony Tandra, Perda inisiatif Komisi III DPRD Sulteng ini seperti kejar tayang.

“Kami tidak diberi waktu untuk mempelajari dari Naskah Akademi dan Konsep Perda ini. Saya baru dapat kemarin, namun saya bersyukur narasumber telah banyak memberikan masukan,” ujar Sony Tandra.

Dia berharapa, walaupun Perda ini terkesan buru – buru, tapi jangan lalaikan kualitas perda ini, karena ini menyangkut persoalan masyarakat banyak. Harapaanya dengan perda ini bagaimana masyarakat terlindungi khusunya lingkungan.

“Karena jika lingkungan ini hancur, maka masyarakatnya juga ikut hancur sama dengan kita miskinkan mereka,”ungkapnya.

Sony berharap, lewat perda ini dapat orang yang mengunakan jasa lingkungan dapat memgelolah lingkungan dengan baik. Walaupun realitanya belum konsisten untuk melaksanakan perda atau perarturan lainnya mengenai lingkungan hidup.

Adanya perda ini, juga sebagai alternatif untuk memkasimalkan pengawasan terhadap badan hukum yang menggunalan jasa lingkungan yang berlebihan.

Adapun beberapa saran untuk raperda ini, perlunya kajian lebih komprehensif atas kewenangan pembentukan peraturan daerah ini.

Opsi simplifikasi pengaturan terkait jasa lingkungan pada Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPPLH.

Perlunya kajian lebih komprehensif atas substansi dan materi muatan kompensasi/imbal jasa lingkungan kaitannya dengan PP 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi lingkungan Hidup dan perlunya perbaikan tehnik penulisan yang didasarkan pada Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.