PALU, WARTASULAWESI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulteng, menyoroti pertumbuhan ekonomi di Sulteng yang tidak berbanding lurus dengan garis kemiskinan di Sulteng.
Sorotan ini disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulteng, Sony Tanda dalam Rapat Lanjutan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulteng terkait Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2023 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Sulteng, Senin (21/08/2023).
Rapat itu dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Sulteng, Dr.Hj.Nilam Sari Lawira,SP.MP serta dihadiri Wakil Ketua III DPRD Provinsi Sulteng H.Muharram Nurdin,S.Sos.M.Si bersama sejumlah Anggota Banggar DPRD Provinsi Sulteng.
Sementara dari pihak TAPD Provinsi Sulteng, dihadiri langsung Ketua TAPD Provinsi Sulteng Dra.Novalina.MM, bersama seluruh jajaran OPD terkait yang tergabung dalam TAPD Provinsi Sulteng.
Rapat yang dibuka ketua DPRD Sulteng ini, dimulai dari pemaparan dari Ketua TAPD Provinsi Sulteng untuk memberikan penjelasan terkait pembahasan rancangan kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) dan juga prioritas anggaran sementara perubahan (PPAS-P) tahun anggaran 2023.
Setelah rapat berjalan, Anggota Banggar DPRD Provinsi Sulteng Sonny Tandra.ST memberikan tanggapan dengan menyampaikan bahwa berdasarkan data yang ada garis kemiskinan di Sulteng cukup tinggi yakni menempati posisi kedua setelah Provinsi Gorontalo, padahal pertumbuhan ekonomi di Sulteng juga sedang terjadi.
Jika dilihat dari data perbandingan garis kemiskinan antara daerah di wilayah sulawesi, garis kemiskinan di Sulteng sebesar 12,30%, Sulbar 11,75%, Sulsel 8,65%, dan Sulawesi Utara 7%, sehingga sangat perlu dipikirkan dan dicarikan solusinya secara bersamaan agar persoalan garis kemiskinan di Sulteng dapat menurun dengan cepat.
“Karena jika dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi di Indonesia, provinsi Sulteng menempati posisi kedua pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi setelah provinsi maluku utara, hal ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulteng tidak berbanding lurus dengan tingginya jumlah garis kemiskinan di sulteng,” ujar Sony Tandra.
Olehnya itu, diharapkan agar penggunaan APBD betul-betul pada peruntukannya dan betul-betul tepat sasaran, sehingga penggunaan APBD betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan garis kemiskinan di Sulteng dapat turun lebih cepat. ***
