BATAM, WARTASULAWESI.COM – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mulai memperkuat referensi kebijakan pengelolaan lingkungan dengan mempelajari sistem pengelolaan limbah yang diterapkan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Kunjungan koordinasi dan komunikasi antardaerah tersebut dipimpin Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulteng, H. Zainal Abidin Ishak, bersama rombongan Komisi Gabungan DPRD Sulteng di Aula Kantor BP Batam, Kamis (5/11/2026).
Kunjungan ini bertujuan menggali pengalaman, referensi, serta praktik tata kelola pengelolaan limbah yang telah diterapkan BP Batam untuk menjadi bahan kajian dalam memperkuat kebijakan dan pengawasan lingkungan di Sulawesi Tengah.
Dalam kegiatan tersebut, Zainal Abidin didampingi anggota Komisi Gabungan DPRD Sulteng, yakni Ir. H. Musliman Malappa, M.M., Moh. Yusuf, S.P., Herry Utusan, dan Maryam Tamoreka, S.Kom., M.M. Rombongan diterima langsung oleh jajaran pejabat BP Batam.
Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek pengelolaan limbah, mulai dari sistem dan mekanisme pengelolaan, prosedur pelaksanaan, kebijakan yang diterapkan, hingga manfaatnya bagi masyarakat.
Zainal Abidin Ishak menilai, pertukaran pengalaman dan koordinasi antardaerah merupakan langkah strategis bagi DPRD untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai tata kelola lingkungan yang telah berjalan di daerah lain.
Menurutnya, persoalan limbah tidak bisa dipandang sebatas urusan teknis maupun kebersihan lingkungan. Lebih dari itu, pengelolaan limbah berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat, kualitas kawasan permukiman, keberlanjutan pembangunan, hingga kualitas hidup masyarakat.
Karena itu, berbagai pengalaman dan informasi yang diperoleh dari BP Batam diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan DPRD Sulteng dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Selain menggali sistem yang diterapkan BP Batam, rombongan juga berupaya mengidentifikasi peluang penerapan pola pengelolaan limbah yang lebih efektif, terpadu, dan sesuai dengan karakteristik wilayah Sulawesi Tengah.
Hasil kunjungan tersebut diharapkan tidak berhenti sebatas pertukaran informasi, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan masukan konstruktif bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan limbah yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat.
Melalui koordinasi tersebut, DPRD Sulteng mendorong penguatan tata kelola lingkungan dengan memperluas referensi kebijakan serta mengadopsi praktik-praktik baik dari daerah lain yang dinilai relevan untuk diterapkan di Sulawesi Tengah. ***
