PALU, WARTASULAWESI.COM – DPRD Kota Palu akan mengevaluasi efektivitas operasional 26 armada Bus Trans Palu yang menelan anggaran Rp16 miliar untuk tahun 2025 ini.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Palu, Rico Djanggola usai rapat paripurna di Gedung DPRD Palu, Selasa (4/3/2025).
Rico Djanggola menyatakan bahwa biaya operasional yang besar ini harus dikaji ulang untuk memastikan manfaatnya bagi masyarakat.
“Kita harus melihat apakah bus ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Jika tidak, maka perlu dipertanyakan mengapa kita harus terus mengeluarkan dana yang begitu besar,” ujar Rico.
Menurutnya, sebagai layanan publik, operasional Bus Trans Palu tidak bisa disamakan dengan bisnis swasta yang mengutamakan keuntungan. Namun, ia menegaskan bahwa tetap harus ada evaluasi mengenai urgensi layanan bus tersebut.
“Pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi tetap harus efisien. Jika penggunaannya minim, maka kita harus mencari solusi terbaik,” tambahnya.
Evaluasi ini dilakukan dalam rangka efisiensi dan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu tahun 2025.
Saat ini, DPRD masih menunggu pengajuan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum pembahasan lebih lanjut di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu.
Selain operasional bus, refocusing anggaran ini juga berpotensi berdampak pada berbagai program di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Saya yakin efisiensi ini akan berpengaruh, tetapi kita berharap pembangunan Kota Palu tetap berjalan sesuai rencana,” kata Rico.
Hingga kini, DPRD Kota Palu masih menunggu hasil kajian dari TAPD terkait efisiensi anggaran serta keputusan akhir mengenai program-program yang akan terkena dampak refocusing. Mh
