PALU, WARTASULAWESI.COM – Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes kembali menegaskan pentingnya peningkatan jumlah dokter spesialis di daerah.
Menurutnya, kelangkaan tenaga ahli kesehatan masih menjadi tantangan serius, khususnya di kabupaten-kabupaten.
“Susah sekali mencari dokter ahli di kabupaten,” ujarnya saat membuka Simposium Professional General Practitioners Exhibition and Training (PGP EXTRA) ke-XVI di Hotel BW Coco Palu, Minggu (21/9/2025).
Sebagai bentuk perhatian pemerintah provinsi, Wagub Reny menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui program Berani Cerdas untuk mendukung para dokter umum yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
Selain itu, ia juga telah mengusulkan kepada Dikti agar kuota penerimaan dokter spesialis melalui jalur afirmasi bisa ditingkatkan.
Upaya lain yang sedang ditempuh adalah mendorong Universitas Tadulako (Untad) dan Universitas Alkhairaat (Unisa) agar dapat menyelenggarakan program PPDS di Sulawesi Tengah.
“Ini bagian dari upaya mengurangi kesenjangan dokter spesialis,” tegasnya.
Di sisi lain, Wagub yang kerap dijuluki Gubernur Kesehatan itu juga mengingatkan dokter umum sebagai garda terdepan pelayanan primer agar tidak menolak pasien hanya karena kendala administrasi.
“Kalau KTP-nya Sulteng, tolong jangan ditolak tapi dimasukkan lewat aplikasi Sehati,” tandasnya.
Wagub menegaskan, pasien dengan KTP Sulawesi Tengah sudah dijamin lewat program Berani Sehat, skema UHC Prioritas yang menanggung warga tidak terdaftar BPJS maupun yang menunggak iuran agar tetap bisa berobat gratis.
Wagub Reny juga mengapresiasi pelaksanaan PGP EXTRA sebagai ajang silaturahmi sekaligus peningkatan kompetensi sejawat dokter.
Menurutnya, kekompakan profesi kesehatan dengan pemerintah daerah dan mitra eksternal harus terus diperkuat.
Acara tersebut turut dihadiri Sekjen Pengurus Pusat PDUI dr. Taufan Ihsan Tuarita, Ketua PDUI Sulteng Dr. dr. Ketut Suarayasa, M.Kes, Ketua IDI Sulteng dr. Muhammad Akbar, M.Kes, serta perwakilan organisasi profesi kesehatan dan mitra terkait lainnya. ***