PALU, WARTASULAWESI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendapat dukungan penuh dari BPJS Kesehatan dalam upaya mengimplementasikan program BERANI Sehat yang memungkinkan masyarakat berobat hanya dengan membawa KTP.
Dukungan ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D., Sp.THT-KL(K), MARS saat beraudiensi dengan Gubernur Sulteng, Dr. Anwar Hafid, M.Si dan Wakil Gubernur, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes di ruang kerja gubernur, Rabu (12/3/2025).
Hadir mendampingi Ketua Dewan Pengawas, Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan Sofyeny dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu, HS Rumondang Pakpahan.
Dari pihak Pemprov Sulteng, turut hadir Kadis Kesehatan, dr. Komang Adi Sujendra, Sp.PD dan Direktur RSUD Undata, drg. Herry Mulyadi, M.Kes.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyoroti kendala yang masih dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, khususnya karena macetnya pembayaran iuran JKN yang mengakibatkan penolakan pelayanan di fasilitas kesehatan (faskes).
Untuk itu, Pemprov meluncurkan program BERANI Sehat sebagai solusi alternatif.
“Dengan hanya membawa KTP, masyarakat Sulteng bisa langsung berobat ke faskes. Kami ingin tidak ada lagi warga yang tidak terlayani hanya karena menunggak iuran,” tegas Gubernur.
Gubernur meminta masukan dari BPJS Kesehatan terkait langkah strategis agar program BERANI Sehat dapat terintegrasi dengan skema Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, sekaligus solusi pembiayaan untuk menutup tunggakan iuran di tengah keterbatasan anggaran.
Prof. Abdul Kadir menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menyatakan bahwa semangat BERANI Sehat sejalan dengan prinsip UHC Prioritas yang telah diterapkan di sejumlah provinsi lain.
Apalagi cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Sulteng telah melebihi 90% dan tingkat keaktifan peserta juga telah melampaui 80%, yang merupakan syarat dasar untuk penerapan UHC Prioritas.
Namun demikian, Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan mengungkapkan bahwa masih terdapat tiga kabupaten dengan tingkat keaktifan peserta di bawah 80%, yakni Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong.
Hal ini dinilai menjadi penghambat integrasi penuh antara BERANI Sehat dengan UHC Prioritas.
“Saya sarankan Pemprov segera duduk bersama dengan ketiga kabupaten tersebut untuk mengejar target kepesertaan aktif di atas 80 pers,” ujarnya.
Untuk menyelesaikan persoalan tunggakan iuran, BPJS Kesehatan mengusulkan skema cost sharing antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Selain itu, mereka juga menyarankan opsi mobilisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Sulteng guna meringankan beban APBD.
Menanggapi berbagai saran tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan komitmennya untuk segera mengupayakan deklarasi UHC Prioritas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menyatukan langkah antara provinsi dan kabupaten/kota.
“Tugas kita adalah mengejar 80% dulu agar UHC Prioritas bisa menjadi pintu masuk program BERANI Sehat,” tegasnya.
Wagub Reny Lamadjido juga menyatakan optimisme bahwa dengan sinergi kuat antara Pemprov dan BPJS Kesehatan, pembangunan layanan kesehatan di Sulteng akan semakin inklusif.
Ia berharap masyarakat tidak lagi perlu berobat ke luar daerah karena faskes di Sulteng telah memenuhi standar pelayanan dan menuju taraf internasional.
Dengan program BERANI Sehat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali. ***
