DONGGALA, WARTASULAWESI.COM – Perjuangan Bupati Donggala, Vera Elena Laruni dalam memperjuangkan jatah Dana Bagi Hasil (DBH) migas dari wilayah Selat Makassar mendapat dukungan politik kuat dari Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah, Andhika Mayrizal Amir.
Andhika yang juga putra mantan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir menyebut langkah Bupati Donggala sudah sangat tepat dan perlu didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat Sulteng.
Ia menegaskan bahwa regulasi nasional sebenarnya telah mengatur hak daerah terdampak migas, bukan hanya daerah penghasil.
“Saya kira, upaya Bupati Donggala itu sudah benar. Selama ini UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah belum dicermati secara serius, terutama pasal yang mengatur wilayah terdampak migas,” tegas Andhika Amir, Selasa (2/7/2025).
Menurutnya, dalam UU tersebut ditegaskan bahwa pembagian DBH migas tidak hanya diberikan kepada wilayah penghasil, tetapi juga mencakup wilayah terdampak langsung, termasuk dari sisi kedekatan geografis terhadap lokasi pengeboran dan eksploitasi.
“Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025 dan PMK 91/PMK.07/2007 juga menekankan pentingnya memberikan DBH kepada daerah berbatasan langsung atau yang masuk dalam zona terdampak eksploitasi. Donggala jelas termasuk di dalamnya,” tambahnya.
Andhika mendorong agar Kementerian ESDM dan SKK Migas segera menindaklanjuti aspirasi Pemerintah Kabupaten Donggala secara serius.
Senator asal Sulteng ini juga mengusulkan adanya dialog terbuka regional bersama daerah-daerah lain di sekitar Selat Makassar, seperti Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat, guna menciptakan transparansi dalam penetapan wilayah penerima DBH.
“Kalau kita lihat peta zonasi, wilayah Donggala memang langsung bersinggungan dengan area eksplorasi migas di Selat Makassar. Sudah selayaknya SKK Migas membuka ruang dialog dengan daerah-daerah terdampak ini,” tegasnya lagi.
Dukungan dari senator muda ini memberi angin segar bagi Bupati Vera Elena Laruni yang selama ini gencar mengadvokasi hak daerahnya di tingkat pusat.
Pemerintah Kabupaten Donggala berharap, perjuangan ini bisa membuka mata banyak pihak bahwa keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam harus mencakup seluruh wilayah yang terdampak, bukan hanya yang menghasilkan. ***
