PALU, WARTASULAWESI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atau Pemprov Sulteng kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Hal itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemprov Sulteng dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Rabu (26/11/2025).
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido, menyebut kerja sama ini merupakan fondasi penting dalam memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Hari ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman bersama BPKP sebagai komitmen menghadirkan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ujar Wagub Reny.
Wagub menegaskan bahwa penguatan pengawasan keuangan merupakan niat pokok dari pemerintahan Berani (Bersama Anwar–Reny).
Menurutnya, dirinya bersama Gubernur Anwar Hafid ingin memastikan jalannya pemerintahan bebas dari praktik penyimpangan yang merugikan negara.
“Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan serta memastikan setiap rupiah anggaran dipergunakan secara tepat sasaran,” tuturnya.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menyambut baik langkah Pemprov Sulteng menggandeng lembaganya. Ia menyebut komitmen tersebut mencerminkan kesungguhan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola anggaran yang berkualitas.
“Saya menyambut baik kerja sama ini. Terima kasih kepada Ibu Reny dan Pak Anwar Hafid karena telah menunjukkan komitmen dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah,” kata Yusuf Ateh.
Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi peningkatan kinerja pengelolaan anggaran sekaligus percepatan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
Kerja sama dengan BPKP menjadi sinergi strategis bagi pemerintahan Sulteng dalam lima tahun ke depan. ***
